Sri Darmadi Sudibyo Dikukuhkan Menjadi KPw BI DIY yang Baru 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sri Darmadi Sudibyo dikukuhkan menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY yang baru.

Sebelumnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY dipimpin oleh Ibrahim.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan pergantian kepemimpinan merupakan proses rutin yang dilaksanakan sebagai bagian dari program kepemimpinan di Bank Indonesia. 

Tujuannya untuk memastikan organisasi siap dalam mengantisipasi berbagai dinamika lingkungan strategis yang selalu berkembang dan mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. 

“Upaya tersebut diimplementasikan melalui tiga kunci optimalitas kebijakan, yaitu Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi (KIS),” katanya melalui keterangan tertulis.

 Ia pun berharap Sri Darmanto Sudibyo semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

Dengan demikian KPw BI DIY semakin berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi DIY yang lebih inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

“Bank Indonesia senantiasa berkomitmen dan konsisten untuk melaksanakan berbagai program yang sejalan dengan tujuan, tugas, dan kewenangannya sebagai advisor pemerintah daerah untuk memajukan ekonomi daerah, berinovasi dengan melakukan terobosan dalam mengambil keputusan,dan bersinergi dengan mitra kerja strategis di daerah,” terangnya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menambahkan Bank Indonesia DIY merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah DIY.

Menurut Sultan, KPw BI DIY berperan aktif menjadi game changer dan prokreator dalam mengawal perekonomian daerah.

Selain itu, KPw BI DIY juga merumuskan rekomendasi kebijakan ke depan dalam rangka pengendalian inflasi, akselerasi perekonomian, dan perluasan digitalisasi keuangan serta kelancaran sistem pembayaran di DIY.

“Sinergi dan kolaborasi selama ini telah terjalin baik, khususnya dalam menjaga dan memperkuat perekonomian, melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta sinergi pengembangan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, maupun ekonomi syariah,” imbuhnya. (*)