Kontak Senjata KKB Papua dan Aparat Gabungan Kembali Pecah di Puncak

TRIBUNJOGJA.COM, PUNCAK - Seorang aparat terluka setelah terkena peluru saat kontak senjata antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan aparat gabungan di Kampung Tagalame, Distrik Sinak Barat, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Jumat (2/5/2025) sekira pukul 12:20 WIT.

Korban berinisial MS (23) tersebut mengalami luka tembak di bagian tangan kanan tiga jari di bawah siku.

Kontak senjata ini melibatkan KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggeng.

Aparat gabungan saat ini masih melakukan pengejaran terhadap anggota KKB Papua.

Sayangnya hingga berita ini tayang  belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.  

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN- PB) mengimbau masyarakat Non Papua di 10 Kabupaten di Seluruh Tanah Papua untuk keluar dari Tanah Papua.

Juru bicara TPN- PB, Sebby Sembom mengatakan peristiwa ini akan terus terjadi tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan West Papua.

"Kami kembali menginformasikan kepada dunia indonesia dan rakyat papua peristiwa-peristiwa ini sudah dan akan sedang terjadi di seluruh Tanah Papua kenapa harus terjadi karena kemelut persoalan politik Papua yang tak kunjung padam," katanya dikutip dari Tribun Papua.

Baca juga: 152 WNI Dideportasi dari Arab Saudi karena Overstay, Mayoritas Perempuan dan Anak

Sebby pun mengimbau berulang kali agar warga non Papua tidak beraktivitas di wilayah perang yang telah ditetapkan.

"Bahwa warga  Imigran Indonesia yang bukan Orang Asli Papua silahkan tinggalkan wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak Papua Ilaga, Kabupaten Ndugama, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Maybrat, Sorong Raya, Kabupaten Dogiyai, Paniai, Deiyei," Katanya.

Dia juga menegaskan masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang di bawa atau dijual, karena masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka.

Ia menjelaskan sebelumnya TPN-PB  sudah lakukan fungsi perang humaniter dalam KTP OPM di Biak, dari tanggal 01 - 05 Mei 2021.

"Kami sudah belajar dan di dalam buku tersebut mengatakan bahwa warga sipil harus diamankan, dipindahkan, " katanya. 

Sebby menegaskan untuk orang asli Papua akan tetap di daerah mereka sementara untuk non Papua ia mempersilahkan pulang karena menurutnya perjuangan yang dilakukan TPN- PB merupakan perjuangan rakyat Papua. (*)