Indonesia Emas 2045, Ini Kuncinya

Sugeng menyoroti bahwa otonomi daerah bukan hanya sarana desentralisasi kekuasaan, tetapi juga alat percepatan pemerataan pembangunan.

Penulis: Hanif Suryo | Editor: Yoseph Hary W
net
ilustrasi. 

TRIBUNJOGJA.COM- Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 yang digelar di Lapangan Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (25/04), menjadi momentum strategis untuk menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.

Dalam upacara yang diikuti oleh ASN Pemerintah Daerah DIY, Asisten Setda DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, Sugeng Purwanto, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.

Mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, peringatan ini menekankan bahwa kolaborasi antarpemerintahan bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.

“Ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat. Cita-cita itu hanya bisa tercapai dengan kerja sama yang solid dan harmonis antara pusat dan daerah,” ujar Sugeng saat membacakan sambutan.

Sugeng menyoroti bahwa otonomi daerah bukan hanya sarana desentralisasi kekuasaan, tetapi juga alat percepatan pemerataan pembangunan. Untuk itu, seluruh komponen pemerintahan daerah dituntut memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia menggarisbawahi tiga aspek utama penguatan kapasitas daerah sebagai prioritas, yaitu Penguatan SDM Aparatur melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan program beasiswa.

Berikutnya Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.
Dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), perencanaan APBD berbasis kinerja, serta kolaborasi dengan perbankan untuk pembiayaan alternatif.

Ketiga, Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola. Melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

“Dengan penguatan ini, daerah bisa lebih adaptif dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Sugeng.

Pemerintah, kata Sugeng, telah merancang sejumlah langkah strategis untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan serempak di seluruh wilayah. Salah satu agenda prioritas adalah mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi, serta peningkatan distribusi dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Selanjutnya adalah ketahanan energi nasional yang ditempuh dengan optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi penggunaan, serta kebijakan yang mendukung kemandirian energi. Pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian, dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi inovatif, dan penegakan hukum yang tegas.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah memfokuskan upaya pada pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan publik secara aktif. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi lokal dilakukan dengan mendorong pengembangan kewirausahaan, pertumbuhan UMKM, penguatan ekonomi desa, dan sektor informal. Terakhir, pemerintah menekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani melalui penegakan hukum serta reformasi birokrasi sebagai fondasi bagi tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam menghadapi tantangan global dan domestik menuju 2045, Sugeng menegaskan pentingnya koordinasi lintas tingkat pemerintahan agar setiap kebijakan tidak hanya tepat sasaran tetapi juga implementatif. Pemerintah daerah, tambahnya, harus menjadi mitra aktif, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat.

“Pemahaman yang sama terhadap prioritas pembangunan nasional adalah kunci untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia,” katanya.

Penutup sambutan menegaskan bahwa keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kemampuan seluruh elemen pemerintahan—baik pusat maupun daerah—untuk bekerja secara terpadu, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Dengan sinergi dan kolaborasi, kita mampu menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan zaman, tetapi juga berpihak pada rakyat,” tutup Sugeng.

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved