Puan Maharani: Kongres PDIP Berpotensi Mundur dari Jadwal

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Rencana Kongres VI PDIP yang dijadwalkan dilaksanakan pada April 2025 ini berpotensi mundur.

Sebab, sampai saat ini belum ada penetapan jadwal dan lokasi pelaksanaan Kongres VI PDIP.

Dikutip dari Kompas.com, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan Maharani mengatakan Kongres VI PDIP berpotensi mundur.

Namun demikian, pelaksanaan kongres tetap akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

"Bisa saja mundur dari bulan April. Namun pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

Menurut Puan, PDIP tetap menyiapkan tahapan dan perencanaan kongres sambil melihat situasi dan kondisi politik di tanah air 

 "Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru," kata Puan.

"Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum," pungkasnya.

Baca juga: Pakar UGM: Penghapusan Kuota Impor Ancam Eksistensi UMKM di Indonesia

Sementara sebelumnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 24 hingga 26 Mei 2024 silam, DPP PDI-P memohon kesediaan Megawati untuk menjadi ketua umum periode 2025-2030.

"Rakernas V partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof Dr Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025," ujar Ketua DPP PDI-P Puan Maharani membacakan 17 sikap partai pada Minggu (26/5/2024).

Megawati juga diberikan mandat untuk menentukan sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah," ujar Puan.

Sementara itu, dari balik jeruji besi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta kepada seluruh kader tetap loyal terhadap kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. 

Pesan tersebut disampaikan Hasto lewat sebuah surat dan menyebut adanya upaya pengambilalihan partai berlambang kepala banteng itu.

 "Sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto juga menitipkan pesan kepada seluruh kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harus menunjukkan loyalitas terbesar ke Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar politikus PDI-P, Guntur Romli, lewat keterangan tertulisnya, Jumat (11/4/2025).

Kendati demikian, Hasto dalam suratnya tak menyebut siapa pihak yang berupaya mengambil alih PDIP.

 Waspada menjadi pesan Hasto kepada semua kader terhadap upaya pengambilalihan tersebut.

"Tetap waspada dan terus hati-hati terhadap upaya yang mau ambil alih partai," kata Hasto, sebagaimana surat yang dikirim kepada Guntur. (*)