Sri Sultan HB X Minta Penataan TKP Abu Bakar Ali dan Malioboro Dilakukan Cepat, Tepat, dan Bijak

Tribunjogja.com Yogyakarta --- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya percepatan penataan kawasan Malioboro dan Tempat Khusus Parkir (TKP) Abu Bakar Ali secara tepat dan bijak. 

Penataan ini, menurut Sri Sultan, harus dilaksanakan dengan mengedepankan empati terhadap pihak-pihak yang terdampak, khususnya para juru parkir.

Penegasan ini disampaikan Sri Sultan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Objek Wisata Kota Yogyakarta, Jumat (11/4/2025), di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Rapat tersebut dihadiri oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah DIY beserta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, serta Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dan jajarannya.

Dalam arahannya, Sri Sultan menyampaikan bahwa penataan TKP Abu Bakar Ali memunculkan dampak sosial yang signifikan, terutama terhadap juru parkir yang menggantungkan penghidupan dari lokasi tersebut. 

Ia meminta Pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memikirkan solusi yang adil dan cepat bagi masyarakat yang terdampak.

“Tolong perhatikan tempat dan juru parkir yang ada, dan cari solusi yang cepat dan efisien. Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak tepat,” ujar Sri Sultan.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan sosial dan potensi bencana secara menyeluruh. 

Menurutnya, pemerintah harus hadir bukan sekadar memegang kekuasaan, tetapi menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan rakyat dengan ketulusan dan keikhlasan.

Menyinggung kondisi kawasan Malioboro, Sri Sultan menyoroti persoalan kebersihan yang belum tertangani secara optimal. 

Ia meminta Wali Kota Yogyakarta dan jajaran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kawasan wisata ikonik tersebut.

“Petugas kebersihan sudah bekerja keras, tetapi hal ini harus didukung kesadaran masyarakat. Kebersihan adalah tanggung jawab bersama,” kata Sri Sultan.

Ia menyayangkan kondisi Malioboro yang dinilainya semakin kumuh akibat parkir liar dan kurangnya disiplin pengunjung.

"Dulu, becak di Malioboro hanya diparkir di tempat yang ditentukan, tetapi sekarang banyak yang parkir sembarangan. Hal ini membuat Malioboro terlihat kumuh dan tidak sedap dipandang," imbuhnya.

Sri Sultan juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi dalam hal pengelolaan anggaran, khususnya untuk kawasan Malioboro. 

Ia membuka peluang bantuan dari Pemda DIY, namun menegaskan bahwa hal tersebut hanya bisa dilakukan jika ada permintaan resmi dari Pemerintah Kota karena kawasan tersebut merupakan kewenangan kota.

"Jika Kota Yogyakarta perlu kami dari provinsi untuk membantu, silakan sampaikan. Tanpa kerja sama, kami tidak bisa menganggarkan dana karena ini adalah kewenangan kota," tegasnya.

Lebih lanjut, Sri Sultan menyoroti perlunya integrasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota. Ia menilai selama ini tema pembangunan seringkali tidak terkoordinasi, padahal seharusnya saling mendukung untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa penyusunan APBD kabupaten/kota harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur sebelum disahkan oleh DPRD. 

Rekomendasi tersebut harus bersifat fundamental dan dapat menjadi dasar perbaikan sebelum dilakukan evaluasi resmi di tingkat provinsi. Ia berharap proses pengesahan APBD dapat diselesaikan pada awal Oktober agar ada waktu untuk membahas isu-isu strategis lainnya.

Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program pembangunan kota dengan arah pembangunan provinsi. 

Menurutnya, sinkronisasi program sangat penting agar pembangunan dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

"Sebagai wali kota baru, kami mendapatkan arahan dari Pak Gubernur agar tema pembangunan di kota menjadi bagian dari sub-tema pembangunan di provinsi. Ini penting agar program-program yang ada di kota dapat terintegrasi dengan baik," ujar Hasto.

Dalam hal kebersihan Malioboro, Hasto menyampaikan komitmennya untuk menata kawasan tersebut secara bertahap. Ia menargetkan area bawah gorong-gorong Malioboro yang selama ini luput dari perhatian akan segera dibersihkan.

“Kami akan memastikan bahwa area-area di bawah gorong-gorong Malioboro tidak kumuh,” katanya.

Selain itu, Hasto memaparkan rencana pengembangan kawasan selatan Yogyakarta, termasuk pengembangan Terminal Giwangan sebagai terminal utama untuk bus-bus besar yang masuk ke Yogyakarta. 

Ia merencanakan pengadaan shuttle bus yang akan menghubungkan terminal dengan pusat kota, sebagai upaya mengurangi kepadatan lalu lintas.

Tak hanya soal infrastruktur, persoalan sampah juga menjadi perhatian serius. 

Hasto menyebut pembangunan kota dan peningkatan kebersihan akan dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mengedepankan kenyamanan masyarakat.

“Kami akan menyelesaikan masalah-masalah kecil satu per satu, agar Yogyakarta tetap bersih dan nyaman bagi warganya,” tutupnya.