Jateng Raih Penghargaan KPK Sebagai Provinsi dengan Nilai Tertinggi MCP 2024

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas keberhasilannya mencapai nilai tertinggi dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, pada acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Rabu (19/3/2025). 

Sekadar informasi, MCP adalah program yang diluncurkan oleh KPK untuk mencegah korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik kecurangan. 

Dalam program ini, terdapat delapan area yang menjadi fokus utama, yaitu perencanaan, penyusunan anggaran, pelayanan publik, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengadaan barang/jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pencapaian Pemprov Jateng dalam hal MCP menunjukkan progres yang signifikan.

Pada tahun 2024, nilai MCP Jateng mencapai 95,56, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 90,80.

Peningkatan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menerapkan prinsip integritas dan transparansi di setiap lini pemerintahan.

"Ini membuktikan bahwa integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai ke (tingkat) kabupaten/kota, kita jalankan.” Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng serta di tingkat kabupaten dan kota yang terus menjaga standar tinggi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan," ungkap Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen.

KPK menilai bahwa Pemprov Jateng telah menguatkan berbagai sektor yang rawan terhadap praktik korupsi, salah satunya melalui Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ).

"Kita tidak mau bermain-main. Bupati, wali kota, gubernur itu benar-benar harus punya integritas yang tinggi," tegasnya.

Selain Pemprov Jateng, tiga pemerintah kabupaten di Jawa Tengah juga mendapatkan apresiasi serupa, yakni Kabupaten Sragen, Batang, dan Wonogiri, yang dinilai berhasil menjaga komitmen dalam mencegah korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

"Insya Allah ke depan kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita capai dan bisa kita tingkatkan," pungkasnya. (*)