Rangkuman Materi Sejarah Kelas 12 Bab 2 Bagian C, D, dan E

 TRIBUNJOGJA.COM - Hari ini kita akan belajar tentang pemberontakan, pembangunan, dan pemindahan kekuasaan selama masa perpindahan demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. 

Materi ini dilansir dari buku Sejarah Kelas 12 karya Martina Safitry, Indah Wahyu Puji Utami, dan Aan Ratmanto. 

Berikut materi tentang pemberontakan, pembangunan, dan pemindahan kekuasaan selama masa perpindahan demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin: 

C. Ketidakseimbangan Relasi Pusat dan Daerah serta Ancaman Disintegrasi 

Masa revolusi di Indonesia ditandai dengan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah.

Setelah memperoleh kedaulatan, Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi dari gerakan daerah.

1. Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) 

Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Berawal dari ketidakpuasan terhadap Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia.

Memanfaatkan situasi pasca-Agresi Militer II Belanda untuk melakukan perlawanan.

Tidak mengetahui keberadaan PDRI dan kekuatan TNI yang masih berlanjut.

Terjadi konflik dengan TNI Divisi Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat.

Memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949.

Gerakan DI/TII merugikan pihak RI yang sedang berjuang menghadapi Belanda.

Gerakan ini bertahan cukup lama hingga masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.

TNI melancarkan Operasi Pagar Betis di sekitar Gunung Geber, Jawa Barat untuk menumpas gerakan DI/TII 

S.M. Kartosuwiryo ditangkap pada 4 Juni 1962.

Gerakan DI/TII di Daerah Lain:

a. Jawa Tengah: Amir Fatah memproklamasikan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia.

b. Aceh: Daud Beureuh memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia karena kekecewaan atas penurunan status Aceh.

TNI melakukan operasi militer dan musyawarah.

Perdamaian dicapai melalui Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (1962).

c. Sulawesi Selatan: Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan bagian dari Negara Islam Indonesia (1952).

d. Kalimantan Selatan: Ibnu Hajar bergabung dan ditunjuk sebagai panglima tertinggi Tentara Islam Indonesia.

Pemberontakan Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar berhasil diredam oleh TNI pada 1965.

2. PRRI/Permesta 

PRRI adalah singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dibentuk pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat.

Permesta berdiri pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan, dan kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara.

PRRI/Permesta merupakan organisasi yang memprotes kebijakan pemerintah pusat terkait ketidakadilan yang dialami daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Permesta mencetuskan proklamasi lengkap dengan programnya di Manado pada 2 dan 4 Maret 1957.

D. Perkembangan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat pada masa Soekarno 

1. Asian Games ke-4 dan Penyelenggaraan GANEFO 

Olahraga dapat menjadi alat diplomasi negara.

Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games dan menggagas GANEFO pada masa Demokrasi Terpimpin.

Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-4.

Diikuti oleh 1.460 atlet dari 17 negara.

Pembangunan infrastruktur, termasuk Stadion Utama Senayan, dilakukan dengan bantuan Uni Soviet.

Kontroversi muncul karena Indonesia tidak mengundang Taiwan dan Israel, menyebabkan renggangnya hubungan dengan IOC dan Indonesia keluar dari keanggotaan.

Soekarno mengadakan Soekarno Cup sebagai ajang kompetisi sepak bola internasional, bertepatan dengan konferensi Olimpiade.

Kesuksesan Soekarno Cup meningkatkan hubungan baik antara pejabat Asia-Afrika.

GANEFO diadakan di Jakarta, diikuti oleh 2.700 atlet dari 51 negara, sebagai simbol solidaritas New Emerging Forces.

GANEFO membuktikan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan acara olahraga internasional dan merevolusi diplomasi olahraga.

2. Pembangunan Proyek Mercusuar 

Pada 20 Januari 1958, Indonesia menyepakati pampasan perang senilai 80.308,8 juta yen (223,08 juta USD) dari Jepang.

Pembayaran dilakukan selama 12 tahun dalam bentuk modal, barang, dan jasa sebagai kompensasi atas 3,5 tahun penjajahan Jepang.

Salah satu proyek pengembangan dari pampasan perang adalah Proyek 3K (Karangkates, Konto, Kanan), yaitu pembangunan tiga bendungan.

Proyek ini menghabiskan 28,35 juta USD, namun tidak selesai, sehingga Jepang memberikan pinjaman tambahan dalam yen.

Pembangunan hotel-hotel: Hotel Indonesia, Hotel Bali Beach, dan Hotel Samudera Beach.

Hotel Indonesia menjadi sumber devisa negara karena tamu wajib membayar dalam dolar AS hingga 1969.

Pembangunan Toserba Sarinah, yang menjual barang mewah dengan harga tinggi.

Komite Pampasan Pemerintah Indonesia dibentuk pada tahun 1958-1965 untuk menangani dan mengelola pampasan perang dari Jepang.

Anggota komite terlibat skandal dengan pihak Jepang, sehingga tidak ada transparansi terkait pembayaran dan pengeluaran.

3. Kebijakan Kesehatan

Kesehatan menjadi aspek penting dalam satu dekade kedaulatan RI.

dr. Johannes Leimena dan Abdoel Patah merumuskan program Bandung Plan.

Bandung Plan menyatakan bahwa pelayanan kesehatan preventif dan kuratif tidak boleh dipisahkan.

Konsep ini diterapkan pada pendidikan kedokteran tahun 1952 dan diintegrasikan di pusat kesehatan masyarakat.

Salah satu wujud integrasi adalah pos pelayanan terpadu (posyandu).

4. Kebijakan Pendidikan 

Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Wongsonegoro dan Menteri Agama H. Wahid Hasyim menetapkan UU No. 4 Tahun 1950 yang mengubah sistem pendidikan.

Perubahan meliputi:

• Pelajaran agama diberikan di Sekolah Rendah (umum) dan Lanjutan (kejuruan) mulai kelas 4, maksimal 2 jam per minggu.
• Bahasa daerah digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia di kelas 1, 2, dan 3 Sekolah Rakyat.
• Bahasa Indonesia digunakan sejak kelas 1 Sekolah Rakyat hingga perguruan tinggi.
• Bahasa Belanda dihapuskan dari sistem pendidikan, sekolah warisan Belanda harus mengikuti sistem baru sejak 1951.

Kurikulum Indonesia disempurnakan pada tahun 1952 dengan "Rentjana Pelajaran Terurai 1952", penyempurna Kurikulum 1947.

Kurikulum 1952 mengarah pada sistem pendidikan nasional dengan mengintegrasikan materi pelajaran sesuai kehidupan sehari-hari.

Kebijakan demokrasi pendidikan dan wajib belajar 6 tahun diterapkan bagi warga negara usia 8 tahun.

Pemerintah berupaya mengurangi buta huruf dan meningkatkan kualitas SDM.

Pendidikan luar sekolah formal digalakkan melalui kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH), Kursus Pendidikan Umum A (KPU/A setara SD), dan Kursus Pendidikan Umum B (KPU/B setara SMP).

Kondisi politik dan ekonomi sulit, inflasi hingga 600 persen menyebabkan anggaran pendidikan mengecil.

Kebijakan wajib belajar tidak terlaksana dengan baik karena kegagalan ekonomi dan politik.

E. Kemelut Pergantian Kekuasaan 

Peristiwa malam 30 September 1965 masih menimbulkan kontroversi dan dianggap tabu di masyarakat.

Narasi sejarah resmi menyebutnya sebagai peristiwa G30S/PKI.

Banyak pertanyaan muncul terkait peristiwa tersebut dan efek domino yang menyertainya.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno menerapkan konsep Nasakom.

Soekarno dipersepsikan sangat dekat dengan kubu komunis.

Terlihat dari keberpihakan Soekarno saat PKI berseteru dengan kabinet dan tentara.

Pada Agustus 1960, pemerintah membubarkan PSI dan Masyumi yang merupakan pesaing utama PKI.

Pengaruh Partai NU dan PNI juga telah dilumpuhkan.

PKI melakukan aksi pengambilan paksa tanah dari orang-orang yang disebut "Tujuh Setan Desa".

"Tujuh Setan Desa" terdiri dari tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, tengkulak jahat, kapitalis birokrasi desa, penjahat desa jahat, dan bandit desa.

Terdapat banyak perdebatan mengenai dalang dari Gerakan 30 September 1965.

Ada beberapa teori mengenai peristiwa tersebut.

Teori PKI:

Dikemukakan oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh dalam buku "Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia".

Film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" memperkuat argumen ini.

Teori Masalah Internal Angkatan Darat:

Dikemukakan oleh Ben Anderson, dkk. dalam tulisan "Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia".

Menyatakan peristiwa G30S berasal dari persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri.

Geoffrey Robinson dalam bukunya "The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66" (diterjemahkan menjadi "Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966") menyatakan bahwa setelah G30S/PKI terjadi pemenjaraan dan pembunuhan massal.

Robinson menambahkan adanya keterlibatan pihak internasional yang memberikan bantuan ekonomi, militer, dan logistik untuk melenyapkan paham komunis di Indonesia.

Sejarah kebenaran bersifat subjektif karena bergantung pada kepentingan dan sudut pandang penulis.

Pentingnya kritik sumber dalam penelitian sejarah.

Informasi yang tersedia harus disikapi secara kritis dan dibandingkan satu sama lain.

Dampak G30S/PKI:

• Mengurangi kekuasaan Presiden Soekarno hingga habis.
• PKI dinyatakan sebagai pelaku G30S/PKI.
• PKI dibubarkan dan dilarang melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.
• Ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme dilarang di Indonesia.
• Anggota PKI dan organisasi terkait mengalami diskriminasi dan penindasan.
• Peristiwa ini membawa efek domino besar dalam sejarah Indonesia. (MG Ni Komang Putri Sawitri Ratna Duhita)