APA DAMPAK Jika Revisi UU TNI Disahkan? Pengamat Ingatkan Ancaman bagi Demokrasi

Menurutnya, revisi UU TNI justru berpotensi melemahkan profesionalisme militer karena memperlebar peran TNI di luar sektor pertahanan.

"Perubahan ini akan mengikis nilai-nilai demokrasi dan membuka ruang bagi TNI untuk kembali berperan di ranah sipil, yang semestinya menjadi tanggung jawab aparatur sipil negara," kata Dimas.

Baca juga: Daftar Lengkap 8 Perwira yang Dimutasi Panglima TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi jadi Kapuspen

Ia juga menyoroti potensi meningkatnya pelanggaran HAM jika militer memiliki kewenangan lebih luas dalam urusan pemerintahan. 

Pasalnya, dalam beberapa kasus, TNI kerap terlibat dalam pengamanan proyek strategis nasional yang berujung pada tindakan represif terhadap masyarakat.

"Jika revisi ini disahkan, maka tindakan militer di ranah sipil bisa memiliki payung hukum, yang tentunya bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan demokrasi," tegasnya.

Dengan berbagai kekhawatiran yang muncul, revisi UU TNI perlu dikaji lebih lanjut agar tidak membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi militer yang pernah menjadi momok dalam sejarah politik Indonesia.

( Tribunjogja.com / Kompas.com )