Hari Perempuan Internasional 2025, MPBI DIY Desak Percepatan Kesetaraan Gender

MPBI DIY menuntut pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran melalui perjanjian bilateral dan internasional yang lebih efektif. 

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk memastikan pekerja migran mendapatkan hak-haknya, termasuk upah layak, kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap perlindungan hukum. Kelima, akses terhadap rumah layak huni. 

Kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan oleh kondisi kerja, tetapi juga kualitas hidup di luar tempat kerja.

MPBI DIY menyoroti masih banyaknya pekerja, terutama dari kalangan berpenghasilan rendah dan sektor informal, yang kesulitan mengakses perumahan yang layak dan terjangkau. 

Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak serta menyediakan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat pekerja. 

Momentum Hari Perempuan Internasional 2025 ini menjadi pengingat bahwa perjuangan menuju kesetaraan gender dan kesejahteraan pekerja adalah tanggung jawab bersama.

MPBI DIY mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil, untuk bersama-sama mempercepat realisasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil. 

“Kesetaraan gender dan perlindungan pekerja bukan hanya kepentingan perempuan, tetapi juga kepentingan seluruh masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” pungkas Irsad.