Sukatani Buka Suara Ada Intimidasi Aparat, Ini Kata Pengamat HAM

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Grub Band Sukatani akhirnya buka suara terkait cerita di balik video permohonan maaf atas lagu Bayar Bayar Bayar yang viral di media sosial.

Personel grub band asal Purbalingga, Jawa Tengah itu mengaku mendapatkan tekanan dan intimidasi dari oknum polisi setelah Lagu Bayar Bayar Bayar ramai. 

Melalui akun media sosialnya, personel band Sukatani menuliskan ada tekanan dan intimidasi dari kepolisian sehingga mereka mengunggah video permintaan maaf.

Tak hanya itu, mereka juga menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari layanan streaming musik di Tanah Air.

"Tekanan dan intimidasi dari kepolisian terus kami dapatkan, hingga akhirnya video klarifikasi atas lagu yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" kami unggah melalui media sosial," tulisnya. 

Kejadian itupun mendapatkan banyak tanggapan dari pengamat hukum hingga seni di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Satu di antaranya Dosen Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Puguh Windrawan.

Dia menganggap apabila tindakan intimidasi dari oknum polisi itu memang benar ada, maka hal itu salah dan tidak dibenarkan. 

"Karena bagaimanapun itu pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi yang sudah ada di UUD kita. Sebenarnya kalau dirunut sejarahnya, kejadian intimidasi seperti itu sudah cukup lama. Di Orde Baru Koes plus juga mendapatkan perlakuan demikian," ucapnya.

Selain itu, musisi fenomenal seperti Iwan Fals juga dikatakan pernah mengalami hal serupa karena menciptakan lagu yangengkritisi pemerintah.

Termasuk ada juga judul lagu Paman Doblang dari Kantata Takwa yang menyinggung peristiwa tahun 65. 

"Seharusnya peristiwa itu tidak terulang apalagi di negara modern seperti Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia," katanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Band Sukatani itu bukan hal baru. Lantaran, banyak grup band skena indie yang mengkritisi pemerintah lewat lagu mereka.

Bukan kritik kepada pemerintah saja, namun juga kritik sosial, dan instansi lain.