BUMKal di DIY Inisiasi 23 Dapur SPPG MBG, 19 Diantaranya Ada di Sleman 

Ketua Forum Badan Usaha Milik Desa DIY, Raden Agus Choliq, mengatakan ada 23 titik dapur SPPG di DIY, 19 di antaranya berada di Kabupaten Sleman.

Tayang:
Tribunjogja/ Christi Mahatma Wardhani
BATU PERTAMA - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, melakukan peletakan baru pertama di dapur SPPG kawasan Puri Mataram, Sleman, Jumat (28/02/2025). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kabupaten Sleman bakal memiliki 19 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal).

Ketua Forum Badan Usaha Milik Desa DIY, Raden Agus Choliq, mengatakan ada 23 titik dapur SPPG di DIY, 19 di antaranya berada di Kabupaten Sleman.

Pendirian dapur SPPG ini atas inisiasi BUMDesma dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Ditargetkan April 2024 sudah bisa beroperasi.

“Jadi dapur SPPG ini akan menyuplai makanan untuk anak sekolah, dari TK bahkan SMA. Kalau target bisa melayani 3.500 penerima manfaat, di sekitar titik dapur yang ada,” katanya di groundbreaking SPPG di Puri Mataram, Jumat (28/02/2025).

Ia menerangkan bahan pangan akan disuplai dari Bumdes dengan melibatkan petani setempat. 

Melalui program ketahanan pangan, Bumdes akan menggenjot produksi, sayur, telur dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan MBG.

“Jadi nanti kami bekerja sama, Bumdes yang produksi sayur, telur, dan lain-lain, nanti suplainya saling mencukupi, dan itu diambil dari petani setempat. Termasuk pegawainya, kami akan menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh BGN (Badan Gizi Nasional),” terangnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria mengungkapkan desa memiliki peran strategis dalam menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Rencana Tol Jogja-Solo Jalur Purwomartani Sleman Dibuka Satu Arah Menuju Yogyakarta 

Satu pilar utama pembangunan desa adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap akses pangan bergizi.

Dengan alokasi minimal 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan, ia berharap desa atau kalurahan dapat meningkatkan produksi pangan lokal, khususnya untuk MBG. 

“Keberadaan SPPG tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Akan membuka lapangan pekerjaan. Ketika SPPG dikelola BUMDesma, dengan sendirinya akan menerima, mencari bahan pokok pangan MBG dari masyarakat desa, padi, sayur, buah, ikan, ayam, daging dari petani dan nelayan lokal,” ungkapnya.

Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk ikut mengawasi, sehingga 23 dapur SPPG di DIY bisa berjalan dengan baik.

“Pastikan semua kebutuhan dipersiapkan. Harus ada perencanaannya, target berapa (sasaran), menunya apa, kebutuhannya berapa untuk beras, sayur, ikan, dan seterusnya. Sehingga BUMDes bisa mendorong nelayan, petani untuk mempersiapkan,” imbuhnya. (*)

 

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved