BLKK DIY Bantu Awasi Keamanan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Kepala BLKK DIY, Woro Umiratih, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat langsung dalam proses penyediaan makanan. 

TRIBUN JOGJA/Alexander Ermando
MAKAN BERGIZI GRATIS : Pelajar di SD Negeri Semen, Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo menikmati jatah Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (20/02/2025). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK) DIY siap memberi dukungan teknis terkait pengawasan makanan dalam program Makan Bergizi (MBG) yang digulirkan pemerintah daerah. 

Namun, instansi ini mengungkapkan bahwa mereka akan bersikap pasif selama program berjalan dan hanya akan turun tangan jika insiden keracunan makanan terjadi. 

Kepala BLKK DIY, Woro Umiratih, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat langsung dalam proses penyediaan makanan. 

Sebagai lembaga yang berfokus pada pengujian dan kalibrasi, BLKK DIY akan bertindak sebagai langkah terakhir untuk memeriksa sampel makanan atau menangani insiden keracunan jika hal tersebut terjadi. 

"Kami akan turun tangan hanya jika ada keracunan makanan di sekolah-sekolah yang menjalankan program MBG. Kami diminta oleh Dinas Kesehatan untuk bersiap, namun jika tidak ada masalah, kami tidak akan berperan aktif. Semoga saja semuanya berjalan lancar tanpa ada kasus keracunan," ujar Woro pada Rabu (26/2/2025). 

Sampai saat ini, Woro melaporkan, belum ada laporan mengenai keracunan makanan yang berasal dari program MBG.

Bahkan, tidak ada sampel makanan yang diajukan untuk diperiksa oleh BLKK DIY.

Woro juga menambahkan bahwa insiden keracunan yang terjadi di Sleman belum lama ini bukan berasal dari program MBG, melainkan dari sebuah acara hajatan. 

"Alhamdulillah, hingga kini belum ada laporan keracunan makanan dari program MBG. Insiden di Sleman itu bukan terkait MBG, tetapi dari acara hajatan," jelasnya. 

Baca juga: Lokasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Gunungkidul Bertambah Satu sekolah

BLKK DIY juga menjelaskan bahwa untuk kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lebih banyak dilakukan di tingkat kabupaten dan kota.

Setiap daerah sudah memiliki laboratorium yang siap untuk melakukan pengujian makanan secara mandiri. 

Sementara itu, BLKK DIY akan bertindak jika insiden keracunan terjadi di tingkat provinsi.

"Koordinasi dengan SPPG lebih banyak dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Mereka memiliki laboratorium sendiri untuk melakukan pengujian. Kami akan turun jika ada kasus yang perlu penanganan di tingkat provinsi," tambahnya. 

Meski hanya bersikap pasif, BLKK DIY tetap siap mendukung kelangsungan program MBG.

Pemerintah daerah pun terus mengingatkan sekolah-sekolah dan penyedia makanan untuk menjaga kebersihan serta keamanan pangan guna mengurangi potensi keracunan makanan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved