Keterangan Mendagri Soal Kerugian Bagi Kepala Daerah yang Tidak Hadiri Retret di Magelang

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Sebanyak 53 kepala daerah tidak menghadiri kegiatan retret yang digelar Pemerintah Pusat di Akmil Magelang.

Dari jumlah itu, sebanyak 6 kepala daerah mengirimkan alasan kepada panitia.

Sementara 47 lainnya tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya sama sekali.

Menyikapi hal itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyebut kepala daerah yang tidak menghadiri kegiatan retret akan rugi.

Retret ini digelar untuk kepentingan daerah yang akan dipimpin selama periode lima tahun. 

"Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing. Jadi kalau yang tidak mengambil bagian, ya rugi sendiri," ucap Tito saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

Dari kegiatan retret ini, lanjut Tito, banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh para kepala daerah.

Mulai dari mendapatkan relasi antar daerah hingga bisa mengenal para menteri yang akan mengisi materi selama kegiatan retret berlangsung.

Baca juga: 47 Kepala Daerah Belum Hadiri Retret di Akmil Magelang, Wamendagri: Kami Masih Menunggu

Para kepala daerah ini bisa bertanya secara langsung kepada menteri jika mengalami kesulitan yang ada di daerahnya.

Sebab itu, kata Tito, kepala daerah yang tidak hadir akan kehilangan momentum berharga yang ada dalam kegiatan retret. 

"Mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal, atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat momentum dengan cara zoom meeting. Tapi zoom meeting itu tidak keluar chemistry-nya," imbuh dia.

Ditengarai, 47 kepala daerah ini berasal dari kader PDI-P yang tidak hadir karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDI-P, seperti misalnya Bupati Tapanuli Utara Masinton Pasaribu dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 

Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retret.

Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. (*)