47 Kepala Daerah Belum Hadiri Retret di Akmil Magelang, Wamendagri: Kami Masih Menunggu

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkap sebanyak 47 kepala daerah belum menghadiri retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah hingga hari kedua pelaksanaan.

Puluhan kepala daerah tersebut juga belum menginformasikan alasan tak menghadiri retret.

Bima Arya mengungkapkan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu kehadiran mereka.

"Belum tahu kami, belum ada informasi (apakah akan menyusul). Intinya, 47 kepala daerah yang kami sebutkan itu belum ada informasinya, kami masih menunggu. Nanti saya cek ke teman-teman LO, mungkin saja selama rangkaian pembukaan ini ada informasi yang masuk. Kita akan cek lagi, apakah sudah ada pemberitahuan atau belum," ujar Bima Arya di Akmil Magelang, Sabtu (22/2/2025).

Terkait toleransi waktu bagi para kepala daerah yang belum hadir, Wamendagri menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu alasan keterlambatan mereka. 

Jika alasannya bisa dimaklumi seperti kendala transportasi, pihaknya akan menoleransi.

"Kita masih menunggu dan melihat alasannya. Kalau ada kesulitan soal pesawat, kita akan cek seperti apa kondisinya. Intinya, kami masih menunggu kabar dan tetap terbuka bagi yang belum hadir untuk bergabung di sini," ujarnya.

Namun, Bima Arya menegaskan bahwa keterlambatan tidak boleh berlarut-larut. 

Baca juga: Bupati Brebes Hadiri Retreat di Akmil Magelang, Enggan Berkomentar soal Instruksi Megawati

Jika demikian, kepala daerah itu akan diminta mengikuti retret susulan usai sidang sengketa Pilkada di MK.

"Kalau sampai tiga hari tidak ikut, itu bukan terlambat, tetapi tidak memenuhi syarat juga. Karena ini baru dimulai pagi ini, kita beri kesempatan. Saya yakin yang belum datang, jika memang ingin datang, pasti akan segera datang," katanya.

Terkait kemungkinan beberapa kepala daerah mengirimkan perwakilan, Bima Arya menyebut ada yang sudah mengajukan pengganti. 

Salah satunya adalah Bupati Kabupaten Lombok Utara yang mengirimkan wakilnya karena alasan kesehatan.

"Oh iya, dari Lombok Utara kalau tidak salah. Mereka mengirimkan wakil karena kepala daerahnya sakit. Sementara yang lain masih kita tunggu hari ini. Saya belum cek ke panitia dan LO untuk mendata perkembangan terakhir seperti apa," ujarnya.

Sementara itu, ketidakhadiran sejumlah kepala daerah diduga terkait dengan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

Pasca-penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025), Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDI-P agar menunda kehadiran mereka di retret tersebut selama sepekan, yakni 21-28 Februari 2025.

Megawati juga meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju lokasi untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Dalam pernyataannya, Megawati menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai berada di bawah kendalinya. (tro)