Pemerintah Bentuk Holding Danantara, Pengamat Ingatkan Risiko Skandal Jika Tanpa Pengawasan Ketat

TRIBUNJOGJA.COM - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025. 

Danantara, atau Daya Anagata Nusantara, merupakan badan pengelola investasi (sovereign wealth fund) yang dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa badan ini akan berperan dalam mengelola aset negara secara terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

"Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara," ujar Prabowo dikutip dari Kompas.com.

Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan.

Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun), dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325,8 triliun. 

Baca juga: PROFIL BP Danantara, Superholding Baru BUMN yang Bakal Kelola Aset Negara Rp 9.000 Triliun

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan potensi risiko dalam pengelolaan Danantara, terutama terkait pengawasan dan transparansi.

Ia menyoroti pengalaman skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998 sebagai pelajaran penting.

“Dalam kasus BLBI, dana negara disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada potensi skenario serupa terjadi,” ujar Hardjuno, Selasa (20/2/2025).

Hardjuno juga menyoroti pengalaman Malaysia dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebagai contoh buruk dari tata kelola yang tidak transparan.

Menurutnya, agar Danantara berhasil, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat, audit independen, serta laporan keuangan yang terbuka untuk publik.

Selain itu, kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk membiayai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian.

Hardjuno menekankan perlunya kajian lebih dalam agar pemangkasan anggaran tidak berdampak pada sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Jika efisiensi dilakukan tanpa pertimbangan matang, kesejahteraan masyarakat di luar penerima manfaat MBG bisa terancam,” tambahnya.

Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah untuk memastikan Danantara dikelola dengan baik, di antaranya audit independen oleh lembaga internasional, transparansi laporan keuangan, serta pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik. (*/Kompas.com)