Layanan Informasi Gempa di DIY Tetap Berjalan Meski Ada Pemangkasan Anggaran

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Meski adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat, layanan informasi gempa bumi dan mitigasi bencana di wilayah DIY dipastikan tetap berfungsi dengan baik. 

Instansi terkait menjamin bahwa layanan operasional terkait bencana, termasuk pemantauan aktivitas seismik, tidak akan terpengaruh oleh pengurangan dana tersebut.

Sebelumnya, kabar mengenai pemangkasan anggaran sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa sejumlah Alat Operasional Utama (Aloptama) yang digunakan untuk mendeteksi gempa, cuaca, iklim, kualitas udara, serta ancaman tsunami di wilayah DIY akan terhambat. 

Ada prediksi bahwa kemampuan pemeliharaan alat tersebut bisa berkurang hingga 71 persen, yang dikhawatirkan mengganggu kelancaran sistem pemantauan dan pemberian informasi kepada masyarakat.

Namun, Kepala Stasiun Geofisika Sleman, Ardhianto Septiadhi, menegaskan bahwa layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini di DIY tetap berjalan dengan optimal.

"Kami pastikan layanan operasional di DIY masih berjalan dengan baik dan siap melayani masyarakat, termasuk dalam memberikan informasi terkait gempa bumi," ujarnya pada Selasa (11/2/2025).

Baca juga: Soal Pemangkasan Anggaran BMKG, Ini Tanggapan Kepala Pelaksana BPBD DIY

Lebih lanjut, Ardhianto menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kelancaran operasional layanan. 

"Efisiensi ini justru mendorong kami untuk lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengurangi kualitas pelayanan," jelasnya.

Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Jogja, Warjono, juga menegaskan bahwa informasi cuaca tetap disampaikan secara rutin tanpa adanya hambatan. 

"Meskipun ada efisiensi anggaran, tidak ada pengurangan layanan. Kami tetap mengutamakan pemberian informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat," terangnya.

DIY yang dikenal sebagai daerah dengan tingkat kerentanan bencana tinggi, terutama dari aktivitas gempa bumi dan cuaca ekstrem, sangat bergantung pada sistem peringatan dini yang tepat. 

Oleh karena itu, pelayanan mitigasi bencana menjadi prioritas utama dalam upaya perlindungan masyarakat, dan instansi terkait memastikan bahwa hal tersebut tidak akan terganggu meski terjadi pengurangan anggaran. (*)