Soal Kelanjutan Proyek IKN, Menteri PU: Kan Anggaran Kita Diblokir Semua, Kok Tanya Progres

Begini keterangan Menteri PU Dody Hanggodo soal efisiensi anggaran dan keberlanjutan proyek IKN tahun 2025.

Tangkapan Layar YouTube Tribun Jogja Official
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat ditemui media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, tahun 2025 belum ada anggaran untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mengutip Tribunnews.com, Kementerian PU baru saja terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 81,38 triliun. 

Semula, anggaran untuk Kementerian PU adalah Rp110,95 triliun, karena dipangkas Rp 81,28 triliun, kini anggaran tinggal Rp29,57 triliun.

“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada sih. Nanti saya bilang mbak. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres, gimana sih, anggarannya nggak ada (kok tanya) progres. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody saat ditemui awak media usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Saat rapat bersama Komisi V DPR RI, Dody mengungkapkan dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 sebesar Rp 40,29 triliun. 

Data tersebut adalah status per 31 Desember 2024.

Adapun dari sektor sumber daya air, total anggaran yang dikeluarkan pada 2024 sebesar Rp 1,45 triliun. 

Dana tersebut digunakan untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan Embung KIPP.

Di sektor bina marga dana Rp 18,32 triliun yang digunakan untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan akses Bandara VVIP, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Berikutnya dari sektor cipta karya, dana sebesar Rp 12,09 triliun digunakan untuk bangunan gedung di kawasan Istana Kepresidenan, kantor Kemensetneg, kantor Kementerian PUPR, kantor OIKN, serta sarana dan prasarana Pemerintahan II.

Terakhir, di sektor perumahan, dana sebesar Rp 8,43 triliun digunakan untuk hunian vertikal untuk personil TNI di IKN, hunian modular TNI, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap II. 

Efisiensi anggaran Kementerian PU 2025

Ketika ditanya wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), tentang bagaimana kendala di Kementerian PU setelah efisiensi anggaran, Menteri PU mengaku semuanya masih aman.

“Kendalanya sementara waktu sih aman-aman aja. Ya, maksudnya, dengan, saya adalah orang yang terbiasa, mengerjakan sesuatu apa yang dengan apa yang saya punya. Saya maksimalkan dengan apa yang saya punya,” tutur Dody.

Namun, kata dia, jika di tengah jalan anggaran dirasa kurang, ia akan langsung melapor ke Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah maksimal, ternyata kemudian tuntutan lebih besar ya tinggal bilang to ke Pak Presiden, Pak Presiden saya sudah maksimal dengan (dana) yang Bapak kasih, saya mohon tambahan dong, itu gitu aja,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved