Bansos hingga Penegakan Hukum Bikin Publik Tak Puas dengan Kinerja Prabowo Gibran, Hasil Survei

TRIBUNJOGJA.COM - Alasan Bansos, ekonomi tidak stabil, harga kebutuhan pokok, penanganan korupsi dan juga penegakan hukum termasuk beberapa hal yang membuat masyarakat merasa belum puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran. 

Tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakilnya pada 100 hari pemerintahan kali ini mencapai 19,1 persen. 

Meski demikian, Hasil Survei Litbang Kompas tersebut juga menunjukkan tingkat kepuasan publik pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran mencapai 80,9 persen.

Sementara, tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 19,1 persen.

"Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran yang tinggi, yaitu 80,9 persen, ini termasuk tinggi. Tidak puas 19,1 persen," kata Manajer Riset Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Berdasarkan survei Litbang Kompas, ada sejumlah alasan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo Gibran.

Alasan tak puas paling banyak adalah karena bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran sebesar 29,2 persen.

Lalu alasan ekonomi belum stabil/sulit mendapatkan pekerjaan/lapangan kerja minim sebesar 19,5 persen.

Alasan harga kebutuhan pokok/sembako masih mahal 17,1 persen.

“Yang tidak puas itu isunya masih teknis ya, bansos tidak merata jadi tidak terlalu banyak signifikan, pekerjaan sulit, tadi kan banyak di PHK gitu ya, ada beberapa industri yang PHK,” ucapnya.

Selanjutnya, penanganan korupsi dinilai belum tegas atau ada koruptor bebas bersyarat 12,6 persen.

Alasan tidak konsisten dengan janji kampanye 4,2 persen.

Kemudian, alasan harga BBM naik 2,6 persen. Alasan banyak aspek belum terpenuhi 2,4 persen.

Sementara ada yang merasa terlalu dini untuk menilai 2,3 persen. Lalu kinerja belum dirasakan oleh semua masyarakat 1,6 persen.

Alasan penyelesaian kasus di Kepolisian tidak tegas 1,5 persen. Selanjutnya, alasan wacana kenaikan pajak dan perencanaan potongan untuk Tapera 1,1 persen.