Pengelolaan Hutan Tanggapi Kasus Pencurian 5 Potong Kayu Milik Perhutani

Laporan Reporter Tribun Jogja Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, Benny Silalahi memberikan tanggapan soal kasus pencurian lima potong kayu milik Perhutani yang dilakukan tersangka M (44) di petak 101 RPH Menggoro BDH, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul.

Menurutnya, semua proses sudah berjalan secara arif dan bijaksana. Maka dari itu, masyarakat diharapkan untuk memahami pentingnya menjaga kawasan hutan.

"Sebenarnya kawasan hutan itu ada aturannya sehingga dengan adanya kejadian itu, kami perlu melakukan informasi yang terbaik untuk masyarakat," paparnya.

Atas kejadian ini, pihaknya akan menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelarangan mengambil kayu di hutan milik negara tersebut.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan kawasan hutan dan memberikan pembinaan kepada masyarakat sekitar. Bahwa hutan adalah bagian terpenting dampak lingkungan bagi masyarakat sekitarnya, artinya ketika kerusakan itu terjadi masyarakat yang dirugikan,"urainya 

Sebelumnya, barang bukti pencurian ini adalah dua potong kayu jenis sono brith panjang 68 cm, diameter 28 cm; satu potong kayu jenis sono brith panjang 67 cm, diameter 24 cm; satu potong kayu jenis sono brith panjang 68 cm, diameter 23 cm; dan satu potong kayu jenis sono brith panjang 65 cm, diameter 23 cm.

Turut diamankan pula sebuah gergaji tangan panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu, satu buah sabit panjang kurang lebih 45 cm bergagang kayu, satu buah meteran atau alat ukur panjang 5 meter, dan satu buah tas.

Tangguhkan penahanan

Adapun proses hukum kasus ini masih berjalan. Sementara, Polres Gunungkidul menangguhkan penahanan tersangka M (44) atas permintaan penjamin.

Kasih Humas Polres Gunungkidul AKP Suranto mengatakan penangguhan penahanan tersebut dilakukan atas permohonan dari pihak keluarga tersangka dan penjamin.

"Betul, penahanannya kami tangguhkan. Karena, ada permintaan dari pihak keluarga dan penjamin, pada sore kemarin. Alasannya sebab tersangka menjadi tulang punggung keluarga," tuturnya saat dikonfirmasi pada Jumat (17/1/2025).

Ia menambahkan meskipun penahanan ditangguhkan, pihaknya memastikan proses hukum terhadap kasus tersebut tetap berjalan.

"Kasus masih berjalan prosesnya sesuai hukum yang berlaku. Untuk adanya restorative justice itu diserahkan kepada pelapor dalam hal ini pihak hutan negara," ungkap dia. 

Sebelumnya diberitakan, tersangka dijerat ancaman penjara maksimal 5 tahun, karena terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b atau Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja.