Kepala Kankemenag Kulon Progo Sebut Gelaran Pilkada 2024 Bebas dari Isu SARA dan Intoleransi

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kulon Progo telah usai dilaksanakan.

Saat ini masyarakat Kulon Progo tinggal menunggu penetapan pasangan calon (paslon) terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kulon Progo, Wahib Jamil turut mengapresiasi pelaksanaan Pilkada 2024.

"Kami menilai pelaksanaan Pilkada 2024 di Kulon Progo relatif sangat kondusif," kata Wahib ditemui di ruangannya pada Selasa (10/12/2024).

Ia menilai tidak terjadi konflik karena isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan) maupun intoleransi selama Pilkada 2024. Persaingan antar peserta Pilkada pun dinilai lebih sehat dan kondusif.

Wahib juga merasa bahwa situasi pelaksanaan Pilkada di Kulon Progo kali ini lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya.

Masyarakat dianggap lebih dewasa dalam bersikap maupun merespon situasi yang berpotensi memicu konflik.

"Semua elemen masyarakat di Kulon Progo, termasuk organisasi masyarakat (ormas) saat ini sudah memiliki cara pandang yang lebih terbuka," ujarnya.

Baca juga: MUI dan Kankemenag Kulon Progo Rekatkan Kerukunan Umat Beragama Lewat Gerak Jalan Sehat

Wahib pun berharap pada paslon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo terpilih untuk ikut menjaga kerukunan umat beragama di masyarakat. Sekaligus mempertahankan situasi yang kondusif.

Sebab menurutnya religiusitas juga bagian dari pondasi dasar serta visi-misi pemimpin dalam membangun Kulon Progo. Kerukunan tersebut juga menjadi dasar kemajuan pembangunan daerah.

"Kami berharap yang terpilih nantinya tetap bisa menjaga kerukunan tersebut," kata Wahib.

KPU Kulon Progo telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 melalui rapat pleno terbuka pada 2 Desember lalu.

Penetapan hasil rekapitulasi diikuti dengan pengumuman paslon peraih suara terbanyak.

Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana mengatakan pihaknya saat ini tinggal melakukan penetapan paslon terpilih dari Pilkada 2024. Penetapannya dilakukan lewat Rapat Pleno Terbuka.

"Namun kami masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dasar untuk melakukan penetapan paslon terpilih," ujar Budi belum lama ini.(alx)