Hiswana Migas DIY Pastikan Layanan SPBU di DIY Tepat Kuantitas, Kualitas dan Pelayanan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) DIY memastikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di DIY memenuhi kuantitas, kualitas, dan pelayanan. 

Hal itu disampaikan oleh Ketua Hiswana Migas DIY, Aryanto Sukoco, menyusul adanya temuan SPBU di DIY yang terindikasi nakal. 

Ia mengatakan digitalisasi layanan, mulai dari CCTV yang terintegrasi dengan Pertamina dan BPH Migas, audit rutin, hingga aplikasi MyPertamina membuat penjualan dan stok di SPBU lebih transparan. 

“Sebenarnya dengan sistem tersebut minim sekali kecurangan. Namun terkait indikasi 4 SPBU (melakukan pelanggaran operasional), kami masih menunggu jawaban Metrologi, pelanggarannya seperti apa. Terkait sanksi, itu menjadi ranah Pertamina,” katanya saat konferensi pers, Jumat (22/11/2024). 

Ada 135 anggota Hiswana Migas di DIY. Menurutnya anggotanya sudah berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Terkait dengan empat SPBU yang mendapatkan pembinaan dari Pertamina, pihaknya berharap ada solusi terbaik. 

Hiswana Migas DIY pun siap menjembatani dialog. Termasuk peluang kerja sama operasi (KSO), agar empat SPBU tersebut dapat beroperasi kembali.

Sebab tidak hanya berkaitan dengan layanan pada masyarakat, namun juga nasib pekerja di SPBU tersebut. 

“Kami siap menjembatani, kami berharap ada solusi terbaik. Apa yang dilakukan Pertamina (melakukan penutupan sementara) perlu diapresiasi. Ditutup berapa lama dan di-KSO kan itu tergantung Pertamina. Kami hanya menaungi, menjembatani. Mudah-mudahan tidak terlalu lama karena berkaitan dengan pekerja,” terangnya. 

Baca juga: Hiswana Migas DIY Bersama Pertamina Periksa 125 SPBU di DIY, Ini Tujuannya

Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas DIY, Bangun Wahyu Aji mengungkapkan empat SPBU yang mendapatkan pembinaan dari Pertamina tidak mewakili Hiswana Migas DIY.

Sebab, anggota Hiswana DIY berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan penjualan BBM secara jujur, terpercaya, dan amanah. 

Menurut dia, peluang untuk berbuat kecurangan sebenarnya tidak mungkin.

Sebagai penyalur, SPBU diawasi oleh aparat penegak hukum karena menjual barang subsidi yang menjadi milik negara. 

Tidak hanya diawasi aparat penegak hukum, Metrologi Legal juga setiap saat menyerah SPBU untuk memastikan kesesuaian ukuran, mengacu batasan Pertamina.

Tera tersebut menjadi acuan untuk melakukan penjualan kepada masyarakat. 

Selain itu, SPBU di DIY juga diaudit untuk menentukan Pasti Pas, yang memuat pas ukuran, pas pengembalian dan pelayanan. 

“Kami sudah digitalisasi layanan, sehingga segala aktivitas penyaluran di SPBU terawasi BPH Migas dan Pertamina. Sebenarnya di SPBU itu tidak bisa apa-apa, nggak bisa diakal-akali. Kalau itu terjadi, di luar wewenang kami, tanah Pertamina dan BPH Migas, dan aparat penegak hukum,” ungkapnya. 

Pengurus Bidang SPBU Hiswana Migas DIY Korwil Sleman, Wira Adiyaksa menambahkan dari 135 SPBU di DIY, sekitar 50 SPBU berada di Sleman.

Termasuk tiga dari empat SPBU yang ditutup sementara juga berada di Sleman. Ini menjadi tantangan tersendiri. 

Ia pun sempat terkejut dengan adanya temuan empat SPBU yang diduga melakukan kecurangan. Dan temuan itu menjadi yang pertama di DIY selama ini. 

“Kami juga terkejut ada temuan seperti ini. Karena memang peluangnya (melakukan kecurangan) kecil sekali. Namun ini menjadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pelayanan. Apalagi kalau SPBU melakukan kecurangan pada BBM subsidi, subsidinya itu harus dikembalikan (oleh SPBU). Jadi malah nggak untung, karena untuk mengganti itu pasti besar sekali,”imbuhnya. (*)