HIPMI DIY Soroti Kebijakan Kenaikan PPN dan UMR

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DIY, Aditya Bima Saputra, menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Ia menilai kebijakan tersebut memberikan tantangan besar bagi para pengusaha karena meningkatkan beban operasional usaha.

“Kami berharap kebijakan ini diimbangi dengan langkah-langkah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah, sehingga tidak hanya fokus pada sektor nasional,” ujar Aditya.

Aditya juga menekankan pentingnya peningkatan Upah Minimum Regional (UMR) untuk menjaga keseimbangan antara beban usaha dan kesejahteraan masyarakat.

“Langkah ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak secara maksimal,” tambahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Aditya dalam pertemuan dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (19/11/2024).

Pertemuan ini membahas berbagai hal, termasuk perkembangan organisasi HIPMI DIY yang kini telah memiliki lebih dari 1.500 anggota.

Baca juga: Warga di Lereng Merapi Buat Ratusan Biopori untuk Konservasi Air dan Cegah Kerusakan Lingkungan 

Selain itu, HIPMI DIY juga menyoroti program pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan sejumlah kepala desa.

Program yang dijalankan mencakup pelatihan pengelolaan sampah, pengembangan startup, dan penguatan usaha di sektor pariwisata.

Nota kesepahaman (MoU) terkait program tersebut telah ditandatangani sebagai bentuk sinergi antara HIPMI DIY dengan para pemangku kepentingan.

“Kami berharap HIPMI DIY terus bersinergi dengan berbagai stakeholder di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional,” ungkap Aditya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian Pembangunan, Tri Saktiyana, dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Yuna Pancawati. (han)