Pengamat Ekonomi UKDW Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tidak Tepat 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Drs Purnawan Hardiyanto, M.Ec.Dev menyebut kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak tepat. 

Dalam kondisi perekonomian yang lesu ini, mestinya pemerintah memberikan stimulus berupa pengurangan pajak agar dapat menggairahkan hasrat belanja masyarakat baik sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah.

“Dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu karena efek lesunya perekonomian global maka saatnya tidak tepat bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan kenaikan pajak. Karena dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, seharusnya pemerintah memberikan stimulus berupa pengurangan pajak agar dapat menggairahkan hasrat belanja masyarakat baik sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah,” katanya, Senin (18/11/2024).

Ia menerangkan rencana kenaikan PPN menunjukkan pemerintah harus menanggung beban berat di APBN 2025.

Selain karena pembayaran utang-utang yang jatuh tempo, ada target penyelesaian program-program pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya.

Pemerintah tidak menemukan alternatif penerimaan negara lainnya yang dapat ditingkatkan selain meningkatkan pengenaan pajak. 

“Paling mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan menaikkan pajak. Sepertinya pemerintah kesulitan mencari sumber penerimaan lain yang dapat ditingkatkan kecuali dengan menaikkan pajak,” terangnya.

Ia menambahkan kenaikan PPN menjadi 12 persen akan meningkatkan biaya produksi yang harus ditanggung produsen, sehingga harga-harga akan cenderung naik. Dengan demikian inflasi akan meningkat. 

“Ini yang disebut sebagai cost push inflation yaitu inflasi yang terjadi di perekonomian karena ada kenaikan biaya produksi. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat luas. Sehingga kesejahteraan masyarakat kemungkinan akan semakin menurun dan gelombang PHK akan semakin meningkat,” pungkasnya. (*)