Pemkab Bantul Siapkan Anggaran Makan Bergizi dan Gratis, Walau Belum Ada Instruksi dari Pusat

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tidak mempermasalahkan adanya pembagian alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 untuk kelancaran program makan siang bergizi dan gratis Presiden Prabowo Subianto. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bantul, Agus Budi Raharja, mengatakan, secara kemampuan fiskal, Kabupaten Bantul berada dalam level sedang atau dengan nilai 9 persen.

"Pendapatan asli daerah kita itu kan Rp550 miliar. Kalau kita harus mempersiapkan makan bergizi dan gratis sejumlah 9 persen dari angka itu, maka nominal anggarannya sekitar Rp52 miliar," kata Agus kepada awak media, di sela-sela tugasnya, Selasa (12/11/2024).

Meski demikian, Agus memastikan bahwa sejauh ini belum ada instruksi atau petunjuk teknis yang pasti dari pemerintah pusat terkait penerapan alokasi anggaran program makan siang bergizi dan gratis Presiden Prabowo. 

Bahkan, saat ini, Pemkab Bantul juga belum melakukan perhitungan detail terkait kebutuhan anggaran makan siang bergizi dan gratis dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah pertama yang menjadi naungan pengawasannya. 
 
"Tapi kan kita harus mempersiapkan dan mengantisipasi kebutuhan program makan siang. Dan kalau itu benar dibutuhkan, maka harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Mandatori-madatori itu harus kita laksanakan," ucap Agus.

Pihaknya pun mengaku siap akan menyesuaikan anggaran tersebut dengan kebutuhan infrastruktur, pendidikan, Kesehatan, UMKM, dan lain sebagainya. 

"Ya tentu secara itungan angka pasti akan berpengaruh dengan kebutuhan kita yang lain. Tetapi, kami memaknainya program makan bergizi dan gratis adalah program pembangunan," tutur dia.

Agus pun berharap, program makan bergizi dan gratis itu dapat berkontribusi terharap peningkatan status gizi, prestasi belajar, hingga investasi pembangunan sumber daya manusia yang tinggi. Ia turut berharap, adanya makan bergizi dan gratis dapat menekan indeks absensi sekolah anak.

"Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Kalau ini benar-benar bisa dilakukan secara komperhensif, maka akan ada dampak positif ke sana. Dan kami mendukung hal itu," tandasnya.( Tribunjogja.com )