Hubungan Antarregulasi Halaman 87: Materi Pelajaran PPKN Kelas XI UUD RI 1945

- Peraturan Daerah (Perda) : Ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerah, namun harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Baca juga: Penjabaran PPKN Kelas XI UUD RI 1945 Unit 1 : Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi Halaman : 77-78

2. Hubungan Peraturan

Hubungan Peraturan menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan tersebut berkaitan dan saling mempengaruhi.

 - Subordinasi : Peraturan yang lebih rendah harus selaras dan tidak  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

 di tempat.

Misalnya PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD.

 - Hubungan : Peraturan yang lebih rendah biasanya memperjelas atau menegakkan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.

Misalnya saja PP yang memberikan informasi mengenai penegakan hukum.

 - Konsistensi : Untuk menjaga kejelasan hukum, semua peraturan harus konsisten satu sama lain.

Apabila terjadi konflik maka peraturan yang lebih tinggi akan diutamakan.

3. Prinsip Terkait

 - Lex Superior Derogat Legi Inferiori : Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

 - Lex Specialis Derogat Legi Generali : Undang-undang yang lebih spesifik diutamakan daripada undang-undang yang lebih umum.

Kesimpulan : Memahami hierarki dan hubungan antar aturan penting untuk membangun sistem hukum yang tertib dan efektif.

Hal ini  memastikan seluruh peraturan yang ada saling mendukung dan tidak menimbulkan konflik, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.