BUMDes di DIY Belajar E-Katalog, Diproyeksi Jadi Supplier Bahan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ratusan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di DI Yogyakarta dan sekitarnya mengikuti pelatihan e-katalog di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BBPPM) Yogyakarta, Kamis (17/10/2024).

Pelatihan ini sebagai upaya mendukung Badan Gizi Nasional dalam menciptakan generasi emas tahun 2045 melalui program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kepala BBPPM Yogyakarta, Tunggak Santoso, mengatakan lembaganya memiliki tugas melaksanakan pelatihan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas BUMDes sebagai pemasok bahan pangan dalamp program Makan Bergizi Gratis melalui e-Katalog.

Program ini menjadi usaha pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak sekolah akan pemenuhan gizi yang baik dan berimbang. 

Menurut data Badan Gizi Nasional anggaran per hari untuk makan bergizi gratis sebesar Rp800 Miliar.

"BBPPM Yogyakarta memiliki tugas melaksanakan pelatihan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas BUM Desa sebagai Pemasok Bahan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis melalui e-Katalog," katanya.

Dia menjelaskan, para pengurus BUMDes diharapkan terlibat dalam pemasokan bahan baku program makan bergizi gratis melalui E-Katalog.

Tujuan pelatihan ini tentu saja supaya para pengurus BUMDes bisa memahami alur dan prosedur E-Katalog program pemerintah.

"Termasuk syarat-syarat administrasi dan sebagainya itu diajarkan," tegasnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Isyaratkan PDIP Tidak Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kepala BPSDM PMDDTT, Kemeneterian Desa PDTT, Prof Dr Luthfiyah Nurlaela, membuka secara daring kegiatan pelatihan tersebut.

"Program ini membutuhkan peran dari semua pihak. BUMDes Bersama bisa berperan konsolidator/pemasok dan pengolah bahan pangan dari petani, nelayan, dan peternak," jelasnya. 

Ia menjelaskan, setiap desa bisa mengalokasikan Dana Desa untuk BUMDes, penyiapan Posyandu/PAUD dan infrastruktur pendukungnya. 

Dinas PMD Kabupaten bisa mengkonsolidasikan BUMDes, Posyandu, sekolah untuk Satuan Pelayanan (Dapur). Perbankan juga memberikan program kredit berbunga rendah untuk BUMDes. 

"Kementerian Desa PDTT berperan pada fasilitasi BUMDes badan hukum, NPWP, NIB, dan e-Katalog," jelasnya.

Mekanisme BUMDes menawarkan terhadap produk pangan atau jasa yang dimiliki, harus melalui sistem e-Katalog.