DIY Mengalami Deflasi yang Kelima, APINDO DIY : Kecenderungan Daya Beli Masyarakat Turun

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami deflasi 0,10 persen pada September 2024.

Deflasi tersebut membuat inflasi tahun ke tahun DIY pada September 2024 menjadi 1,85 persen, sementara inflasi tahun kalender pada September 2024 sebesar 0,48 persen.

Deflasi yang terjadi pada September 2024 ini merupakan deflasi kelima, sepanjang tahun 2024.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto mengatakan secara teori deflasi disebabkan oleh over supply rantai pasok, sementara demand menurun dan turunnya kinerja ekonomi.

Namun menurut dia, deflasi yang terjadi di DIY menunjukkan daya beli masyarakat yang menurun. 

“Dikuatkan dengan indikator ekonomi makro lainnya. Purchasing manager index (PMI) industri manufaktur dalam posisi konstruktif, di bawah 50. Kalau PMI untuk sektor jasa masih ekspansif di atas 50,” katanya, Selasa (01/10/2024). 

“Tetapi indikator lainnya, jumlah uang beredar juga menurun. Kemarin di DIY sempat naik, karena pembayaran uang kuliah pada Juli-Agustus, September turun lagi. Jumlah kelas menengah juga turun. Situasi perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja ini juga berimbas ke DIY,” sambungnya.

Untuk mengantisipasi dampak turunnya perekonomian, pemerintah sebaiknya menunda semua kebijakan yang akan berdampak pada konsumsi masyarakat.

Misalnya, penundaan pembatasan BBM subsidi, wacana menaikkan PPN menjadi 12 persen, dan lainnya.

Ia menilai pemerintah harus fokus untuk memberikan insentif bagi kelas menengah, namun tetap memberikan bantuan sosial bagi kelas bawah.

Insentif bisa terkait perpajakan, perbankan, dan lain-lain.

Dengan mendongkrak kelas menengah otomatis dapat menggerakkan konsumsi masyarakat.

“Kita nggak bisa mengharapkan kinerja ekspor dan investasi dalam bulan-bulan last quarter. Nggak mungkin. Sehingga pemerintah fokus dulu untuk mendongkrak kelas menengah,” terangnya.

Ia menyebut perlu ada realokasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan, yang diprioritaskan untuk menggerakkan ekonomi kreatif berbasis UMKM sebagai penggerak ekonomi menggantikan kinerja ekspor.