Kanwil Kemenkumham DIY Lakukan Inspeksi Mendadak di Rutan Kelas II Bantul

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DI Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak di Rutan Kelas IIB Bantul pada Senin (30/9/2024).

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, menuturkan inspeksi mendadak dilakukan untuk memantau secara langsung operasional dapur Rutan dan memastikan standar kebersihan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan.

"Dapur merupakan bagian vital dari pelayanan kepada warga binaan. Kualitas makanan yang baik dimulai dari kebersihan lingkungan dapur. Oleh karena itu, kita semua harus memastikan dapur selalu dalam kondisi higienis, mulai dari bahan baku hingga proses memasak," ujarnya.

Agung juga menyampaikan bahwa kebersihan dapur berhubungan langsung dengan kesehatan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Makanan yang disajikan harus memenuhi standar gizi, namun juga harus dipastikan bahwa pengolahannya dilakukan dengan cara yang higienis.

"Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai petugas, untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berdampak langsung pada Kesehatan WBP," tambahnya.

Baca juga: 93 Warga Binaan Rutan Kelas IIB Bantul Resmi Dapat Remisi HUT ke-79 Kemerdekaan RI

Dalam kesempatan itu, Agung mengapresiasi usaha yang telah dilakukan jajaran Rutan Kelas IIB Bantul dalam menjaga kebersihan dapur selama ini.

Namun, ia juga mengingatkan agar upaya ini terus ditingkatkan dan tidak boleh diabaikan.

"Kebersihan dapur bukan hanya untuk menjaga kesehatan WBP, tapi juga menjaga reputasi Rutan dalam memberikan pelayanan yang bermartabat dan manusiawi," tuturnya.

Kegiatan itu, Agung turut didampingi oleh Kepala Rutan Kelas IIB Bantul, Muhammad Syukron Anshori, beserta jajaran pegawai.

Syukron menyatakan komitmennya untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas kebersihan dapur di Rutan Bantul.

“Kami akan terus berupaya agar dapur Rutan selalu dalam kondisi terbaik. Ya ini juga menjadi bagian dari pemenuhan hak-hak warga binaan,” tutup dia.(*)