Dinsos-PPPA Kulon Progo Optimalkan 3 Program Sosial Lewat Layanan Berbasis Elektronik

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo berupaya memaksimalkan program sosial untuk masyarakat lewat layanan berbasis elektronik. Uji coba dari layanan ini pun terus dilakukan.

Kepala Dinsos-PPPA Kulon Progo, Bowo Pristiyanto menjelaskan ada 3 jenis program sosial yang diarahkan ke layanan berbasis elektronik.

"Ketiganya adalah Program Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Sembako," jelas Bowo di Command Room, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulon Progo, Selasa (17/09/2024).

Selama ini, 3 program tersebut hanya bisa diakses dengan datang langsung ke loket di Kantor Dinsos-PPPA Kulon Progo. Proses tersebut menghabiskan waktu dan tenaga bagi warga penerima manfaat, terutama mereka yang menetap jauh dari Wates.

Menurut Bowo, dengan layanan berbasis elektronik, warga penerima manfaat bisa mengakses program sosial tersebut cukup dari kalurahan masing-masing. Selanjutnya proses dilakukan secara daring.

"Prosesnya akan dibantu para kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan kader PKH," ujarnya.

Bowo mengatakan pihaknya akan segera mengimplementasikan layanan tersebut secara bertahap. Termasuk memastikan sosialisasi terkait layanan ini ke masyarakat berjalan efektif.

Sebab pihaknya berupaya menghindari terjadinya tumpang tindih antara layanan konvensional dan elektronik. Meski begitu pihaknya sudah menyiapkan skema layanannya.

"Akan kami verifikasi terlebih dahulu apakah warga penerima manfaat sudah dilayani secara elektronik atau belum," kata Bowo.

Berdasarkan data Dinsos-PPPA Kulon Progo di Triwulan 1 2024, terdapat 46.602 penerima Program Sembako dan 32.592 penerima PKH. Sedangkan peserta JKN (Jaminan Kesehatan Sosial) hingga Agustus 2024 mencapai 442.163 orang atau 99,1 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi mengimbau agar seluruh pihak terkait dalam layanan ini memastikan kesiapannya. Mulai dari tenaga, kelembagaan, hingga jangkauan internet di seluruh wilayah.

Ia juga berpesan agar edukasi ke masyarakat digencarkan dalam bentuk simulasi yang disebarluaskan, sehingga para penerima manfaat bisa dengan mudah memahami proses layanannya. Termasuk memperhatikan kondisi mereka.

"Seluruh aspek tersebut harus jadi perhatian agar layanannya bisa efektif, efisien, dan tepat sasaran," jelas Siwi.( Tribunjogja.com )