Warga Bong Suwung Gelar Unjuk Rasa Tolak Penggusuran, Pemda DIY : Kewenangan Ada di PT KAI

TRIBUNJOGJA.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta hanya berperan sebagai fasilitator dalam permasalahan penggusuran warga Bong Suwung oleh PT KAI.

Beny menyatakan bahwa kewenangan penuh terkait sterilisasi lahan berada di tangan PT KAI sebagai pemilik lahan.

Beny menjelaskan bahwa PT KAI telah memiliki rencana dan telah melakukan sosialisasi kepada warga terdampak.

Pemkot Yogyakarta hanya dilibatkan dalam proses tersebut karena lokasi Bong Suwung berada di wilayah Kota Yogyakarta.

Hal tersebut disampaikan Beny saat menerima puluhan warga Bong Suwung yang menggelar unjuk rasa di Kompleks Kepatihan, Kamis (12/9), tetap kukuh menolak rencana penggusuran lahan tempat tinggal mereka oleh PT KAI Daop 6 Yogyakarta. 

Aksi ini dilakukan menyusul belum adanya kesepakatan antara warga dan pihak KAI terkait solusi atas permasalahan tersebut.

"Kan sudah ada rencana rencana dari PT KAI, dan sudah disosialisasikan kepada warga terdampak. Maka kan muncul negosiasi dan juga sudah difasilitasi oleh Pemkot Yogya," ungkapnya. 

Beny menambahkan, Pemkot dilibatkan dalam proses sterilisasi tersebut karena Bong Suwung berada di kawasan Kota Yogyakarta .

Diharapkan ke depan ada win-win solution antara PT KAI dan warga Bong Suwung . 

"Tapi tidak boleh ada kekerasan ya, namanya aspirasi kan semuanya harus didengarkan," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, warga menitipkan surat kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Surat berisikan penolakan mereka akan rencana penggusuran dan sterilisasi kawasan Bong Suwung. Mereka juga mengirimkan surat kepada Presiden RI, Joko Widodo dan sejumlah instansi.

"Negara harus bertanggung jawab atas kehidupan warga negara, tidak terkecuali warga Bong Suwung," papar penasehat Aliansi Bong Suwung, Chang Wendryanto disela aksi. 

Menurut Chang, masyarakat rakyat miskin perkotaan yang kehilangan tempat tinggal mestinya tidak boleh diabaikan. 

Dalam tuntutannya, warga Bong meminta Presiden beserta jajaran pemerintah pusat dan daerah memerintahkan PT KAI untuk menghentikan segala proses pelaksanaan sterilisasi di kawasan Bong Suwung . 

Mereka juga menuntut adanya penundaan waktu pelaksanaan sterilisasi di kawasan yang merupakan merupakan area ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja). 

"Kami minta adanya penundaan sampai tercapainya audiensi dan mediasi sterilisasi," ujarnya. 

Terpisah, PT KAI memastikan sterilisasi warga Bong Suwung yang menempati area ruang milik jalan (rumija) dan ruang manfaat jalan (rumaja) milik PT KAI akan tetap dilakukan. 

Sebab mediasi yang dilakukan dengan PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga dirasa belum membuahkan hasil sesuai yang mereka inginkan. 

"Tadi pagi Kamis (12/9), kami sudah ketemu warga bong suwung, mediasi di DPRD," ujar Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta , Krisbiyantoro saat dikonfirmasi, Kamis Siang. 

Menurut Kris, meski ada penolakan dari warga Bong Suwung, sterilisasi kawasan tersebut tetap dilakukan. 

PT KAI akan melanjutkan program sterilisasi Stasiun Yogyakarta dengan menertibkan bangunan-bangunan yang masuk di emplasemen stasiun di Bong Suwung. 

Apalagi PT KAI sudah melayangkan surat peringatan beberapa kali. 

Surat Peringatan (SP) 1 untuk mengosongkan bangunan sudah dilayangkan pada 5 September 2024 lalu. 

Selanjutnya SP 2 dilakukan pada Kamis (12/9/2024) ini. 

Sedangkan SP 3 akan dikirim pada 19 September 2024 nanti. 

Kendati demikian, PT KAI masih membuka ruang komunikasi sebelum tanggal penerbitan sterilisasi stasiun. 

"Namun sterilisasi tetap kami lakukan, dan direncanakan tanggal 25 atau 26 September 2024 besok," pungkasnya. ( Tribunjogja.com )