DPRD dan Pemkab Kulon Progo Sepakati APBD-P 2024 Sebesar Rp 1,738 Triliun

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 menjadi Peraturan Daerah.

Kesepakatan tercapai saat Rapat Paripurna pada Kamis (08/08/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo, Srie Nurkyatsiwi mengatakan Pendapatan Daerah dalam APBD-P 2024 disepakati sebesar Rp 1,738 triliun.

"Sedangkan untuk Belanja Daerah dalam APBD-P 2024 disepakati sebesar Rp 1,852 triliun," kata Siwi.

Nominal Belanja Daerah yang lebih besar dari Pendapatan membuat adanya defisit sebesar Rp 113,204 miliar. Defisit ditutupi dengan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan dan Belanja Daerah dalam APBD-P 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBD Murni 2024. Sebab dalam APBD Murni pendapatan ditargetkan sebesar Rp 1,693 triliun dan belanja sebesar Rp 1,775 triliun.

Menurut Siwi, pihaknya harus melakukan penyesuaian dalam APBD-P 2024 karena sejumlah faktor. Seperti adanya redesign Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan hingga Belanja yang bersifat prioritas dan mendesak.

"Penyesuaian juga karena adanya pergeseran antar kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, dan objek pada kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan," jelasnya.

Siwi juga mengungkapkan pihaknya melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja pada Perangkat Daerah. Termasuk menunda pekerjaan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan pada 2024 ini.

Ia pun berharap seluruh jajarannya mampu melaksanakan seluruh program kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan. Termasuk menyelesaikannya sesuai target waktu yang ditentukan.

"Kami berharap seluruh jajaran juga semakin meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan," ujar Siwi.

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati berharap agar Pemkab melakukan efisiensi terhadap Belanja Daerah yang sudah dianggarkan. Efisiensi menjadi kunci penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan APBD.

Ia pun berpesan agar Srie Nurkyatsiwi selaku Pj Bupati Kulon Progo segera melakukan langkah-langkah konkret dan cepat dalam mengurai persoalan internal. Salah satunya merespon hasil audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

"Sebab BPK menyatakan jika capaian target pendapatan dalam APBD Kulon Progo cenderung tidak optimistis," kata Siwi.( Tribunjogja.com )