Respon Warga di Sleman Soal Kebijakan Sewa Ratusan Mobil untuk Tamu HUT ke-79 RI di IKN
Kebijakan sewa mobil banyak dan mahal di gelaran tersebut menuai respon di masyarakat.
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 akan digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pun menyewa ratusan mobil untuk mobilitas tamu negara dan very very important person (VVIP).
Kebijakan sewa mobil banyak dan mahal di gelaran tersebut menuai respon di masyarakat.
Warga Kalasan, di Kabupaten Sleman, Farika, menilai rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara dengan sewa mobil terlalu banyak justru menghamburkan uang negara. Ia mengaku tidak sependapat.
Meskipun Negara belum membuka anggaran yang digunakan untuk sewa mobil tetapi, kata dia, jika dihitung- hitung secara kasar anggarannya cukup besar. Ia memperkirakan bisa mencapai Rp 5,8 miliar.
"Jumlah anggaran sebanyak itu jika digunakan untuk membagi sembako masyarakat, bisa untuk belasan ribu kepala keluarga," kata dia, Selasa (6/8/2024).
Ia kemudian mencoba menghitung kasar anggaran yang dikeluarkan negara untuk transportasi peringatan Kemerdekaan di IKN, berdasarkan informasi yang muncul di media, melalui teknologi Chat GPT.
Baca juga: Pro dan Kontra Masyarakat Soal Kebijakan Sewa 1.000 Mobil untuk Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Anggaran mobil Fortuner misalnya dibanderol Rp5 juta per unit x 100 = Rp500 juta.
Kemudian Hiace Rp15 juta per unit x 100 = Rp1,5 miliar.
Alphard Rp25 juta per unit x 100 = Rp2,5 miliar.
Kemudian biaya pengiriman Hiace ke IKN Rp13 juta per unit x 100 = Rp1,3 miliar.
Jika ditotal untuk biaya keseluruhan mobil maka ketemu angka Rp5,8 miliar.
Jika perkiraan anggaran tersebut dikonversi untuk biaya bantuan sembako masyarakat dan biaya anak sekolah maka bisa menjangkau ribuan orang.
Farika mencontohkan, jika per keluarga menerima bantuan sembako Rp 500 ribu per bulan maka anggaran Rp 5,8 miliar bisa membantu 11.600 keluarga.
Jumlah Kepala Keluarga di Kalasan di tahun 2021 terhitung ada 28.364. Anggaran tersebut, menurut dia bisa membantu setengahnya dari warga Kalasan.
Presiden Prabowo Pilih 20 Februari untuk Pelantikan Kepala Daerah, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Menko AHY Beberkan Target Presiden Prabowo Subianto soal Pembangunan IKN |
![]() |
---|
Hutan Wanagama Gunungkidul Jadi Replikasi Pengembangan Hutan Hujan Tropis di IKN |
![]() |
---|
Presiden Jokowi Buka Suara Alasan Belum Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN |
![]() |
---|
Konser Gilga Sahid dan Happy Asmara Tutup Puncak Peringatan Hari Jadi ke-220 Klaten dan HUT RI |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.