Ratusan Pedagang Teras Malioboro 2 Geruduk Kantor Gubernur, Pemda DIY Siap Gelar Dialog

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sekda DIY, Beny Suharsono, angkat bicara menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan pedagang Teras Malioboro 2. 

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk komunikasi yang perlu diperhatikan dan dihargai. 

"Kami melihat aksi ini sebagai bentuk aspirasi yang perlu didengarkan. Setiap perubahan pasti menimbulkan dinamika, dan dialog adalah kunci untuk menyelesaikan masalah," ujar Beny saat dikonfirmasi, Jumat (2/8/2024). 

Beny menjelaskan bahwa rencana relokasi Teras Malioboro 2 memang telah direncanakan sejak tahun 2024. Oleh karena itu, pihaknya membuka diri untuk berdialog dengan para pedagang sejak awal. 

"Kami sadar bahwa tidak semua pihak akan puas dengan keputusan yang diambil, namun kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik bagi semua," tambahnya. 

Meskipun kewenangan pengelolaan Teras Malioboro 2 berada di bawah Pemkot Yogyakarta, Beny menegaskan bahwa Pemda DIY akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap proses relokasi.

"Kami akan memastikan bahwa proses relokasi berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya. 

Diberitakan sebelumnya, ratusan pedagang Teras Malioboro 2 yang tergabung dalam Paguyuban Koperasi Tri Dharma menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DIY pada Jumat (2/8/2024). 

Mereka menyuarakan kekecewaan, menuntut pelibatan para pedagang dalam proses rencana relokasi ke Beskalan dan Ketandan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Unjuk Rasa Bawa Keranda ke Kantor Gubernur DIY, Ini Tuntutan PKL Teras Malioboro 2

Aksi yang cukup mencolok adalah adanya keranda mayat yang diselimuti kain hitam bertuliskan "Kesejahteraan PKL Malioboro".

Simbol ini, menurut Ketua Paguyuban Koperasi Tri Dharma, Arif Usman, merepresentasikan matinya harapan para pedagang Teras Malioboro 2 untuk mencapai kesejahteraan. 

"Itu adalah simbol kesejahteraan PKL yang sudah mati," ujarnya. 

Lebih lanjut Arif menjelaskan bahwa para pedagang telah lama menuntut partisipasi aktif dalam proses relokasi ke Beskalan dan Ketandan.

Namun, aspirasi mereka selalu diabaikan oleh pemerintah kota, terutama Dinas Kebudayaan dan UPT Malioboro. 

Selain itu, mereka menginginkan relokasi yang tidak hanya sekadar memindahkan lokasi berjualan, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan dan kelangsungan usaha mereka.