VIRAL Penutupan Objek Blumbangroto di Magelang, Disparpora Angkat Bicara

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang angkat bicara soal penutupan kawasan Blumbangroto di Dusun Prempelan, Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang untuk wisatawan.

Blumbangroto ditutup pemerintah desa usai adanya keluhan dari warga karena keberadaan wisatawan mengganggu aksesbilitas di jalur pertanian desa.

Video penutupan itu pun viral di media sosial.

Kepala Disparpora Magelang, Mulyanto, mengungkapkan penolakan dari warga merupakan bagian dari dinamika di lapangan terkait pengembangan kawasan wisata.

Dia pun berharap antara warga, pemerintah desa, kecamatan, dan Pemkab Magelang dapat duduk bersama ke depannya membahas masalah tersebut.

Terlebih kawasan itu juga memiliki potensi jika dikelola sebagai kawasan wisata.

"Kami melihat bahwa ini adalah dinamika. Petani punya cara berpikir, punya konsep sendiri. Maka kita berharap adanya kolaborasi," jelas Mulyanto di kantornya, Selasa (30/7/2024).

Mulyanto tak menampik bahwa jalur yang biasa dilalui pengunjung ke kawasan Blumbangroto berstatus sebagai jalur usaha tani, bukan jalur wisata.

Sarana dan prasarana di sana juga belum mumpuni jika dijadikan sebagai objek wisata.

Baca juga: Kedatangan Wisatawan Ganggu Aktivitas Petani, Spot Viral Blumbangroto di Magelang Ditutup

Misalnya akses jalan yang hanya selebar 2 meter dan nihilnya lokasi parkir kendaraan bermotor.

Dia pun tak menyalahkan jika warga keberatan karena pembukaan destinasi wisata baru memang membutuhkan proses dan persiapan yang matang.

"Memang konsep pariwisata butuh waktu. Demi menatap tiga hal yakni atraksi, aksesbilitas, amenitas itu butuh waktu," katanya. 

Meski demikian, Mulyanto menganggap kawasan Blumbangroto potensial jika dikelola sebagai kawasan agrowisata seperti di negeri sayur Sukomakmur.

Adapun agrowisata adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata.

Namun seluruh komponen masyarakat perlu berkolaborasi seperti membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Pokdarwis kemudian dapat bekerjasama dengan gabungan kelompok tani setempat.

"Kami juga masih berharap agar masyarakat petani turut serta membangun pariwisata, edukasi. Artinya kolaborasi pariwisata yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. Baik itu pokdarwis, kelompok petani, gapoktan, dan sebagainya," ujarnya.

 "Bagaimanapun, agrowisata itu ada eduwisatanya. Karena berbicara bagaimana kita menjual proses. Sehingga harapan kami nantinya masyarakat bisa memahami," sambungnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga perlu mengembangkan kawasan itu secara kolaboratif. Yakni dengan melibatkan dinas-dinas terkait untuk melengkapi sarana dan prasarana.

"Terkait pembangunan jalan, nanti kewenangan DPUPR. Pembangunan penerangan jalan, nanti Dishub. Pertanian, dari dinas pertanian. Maka kolaborasi inilah yang terus kita dorong," katanya. (*)