3 POIN Penting Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintah

TRIBUNJOGJA.COM - Muhammadiyah resmi menyatakan diri akan menerima tawaran izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Muhammadiyah menjadi ormas kedua yang mendapat izin tambang setelah Nadhlatul Ulama (NU).

Hal ini diputuskan dalam Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta, Sabtu dan Minggu, 27-28 Juli 2024 di Convention Hall Walida Dahlan, Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta.

Keputusan itu tidak diambil dalam sekejap, melainkan butuh waktu dua bulan untuk mengkaji baik buruknya kesempatan yang diberikan pemerintah tersebut.

“Kami bukan karena plin plan soal tambang, tapi kami membahas dengan cara seksama, dengan memberikan pemahaman dan mendapat masukan dari berbagai unsur di Muhammadiyah,” ujar Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir pun menjelaskan alasan mengapa Muhammadiyah pada akhirnya menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah.

Baca juga: Perjalanan Kajian Muhammadiyah Akhirnya Terima Izin Usaha Tambang: Kami Tidak Plin Plan

Menurutnya, Muhammadiyah, ketika mendapatkan tawaran resmi dengan political will yang baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima ataupun menolak.

“Kami selalu punya prinsip, menerima, menolak dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah, itu harus berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh Islam dan berbasis pada pemikiran Muhammadiyah, Islam berkemajuan,” terang Haedar.

Maka dari itu, selama dua bulan lebih, pihaknya mengkaji masalah pengelolaan tambang.

Haedar tak memungkiri, Muhammadiyah melihat kelompok yang kontra dan memiliki argumen terkait pengelolaan tambang, salah satunya pengelolaan lingkungan, nasib masyarakat setempat, pengelolaan tambang ilegal, dan lain sebagainya.

“Sebagian kecil juga kemarin ada yang demo. Kami terbiasa dengan situasi seperti itu. Demo maupun kritik sekeras apapun, kami sikapi dan hadapi secara moderat,” beber dia.

Dijelaskan Haedar, pengambilan keputusan Muhammadiyah tidak berdasarkan ikut-ikutan atau tekanan sosial.

“Semuanya kami himpun untuk PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang,” terangnya.

Setelah melalui jalan kajian yang cukup lama, ditambahkan Haedar, PP Muhammadiyah sampai pada satu keputusan, yakni menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah.

 Ini tiga poin penting dari pernyataan Muhammadiyah akan mengelola tambang: