Perpusnas Dorong Pemulangan Manuskrip Warisan HB II Dimasukkan RPJMN 2025-2029

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI mendorong pengembalian manuskrip dan naskah warisan Sri Sultan Hamengku Buwono II masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029.

Sebagai informasi, imbas peristiwa Geger Sapehi pada 1812 silam, pasukan Inggris merampas deretan cultur heritage, atas perintah pimpinan Letnan Jenderal Thomas Stamford Rafles, sehingga kini naskah-naskah kuno tersebut tersebar di berbagai negara Eropa.

Fenomena itu pun menjadi sorotan dalam Seminar Nasional "Repatriasi Naskah Kuno: Mengembalikan Identitas, Menjaga Warisan", yang digulirkan secara daring melalui kanal youtube PAPPBB Perpusnas RI, Kamis (18/7/24) sore.

Seminar nasional menghadirkan deretan pembicara, antara lain Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI, Andin Bondar, Guru Besar Filologi UIN Syarif Hidayatullah, Oman Faturahman, hingga perwakilan Yayasan Vasatii Socaning Lokika (Trah Keluarga HB II), Ananta Hari Noorsasetya.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI, Andin Bondar, berujar, bahwa masalah-masalah tersebut perlu didorong melalui kebijakan yang lebih masif lagi. 

Sebab, repatriasi naskah-naskah kuno, lokal genius dan kearifan lokal, sudah seharusnya menjadi bagian dari sebuah karakter bangsa yang kuat.

"Supaya kita punya rencana aksi nasional dan kita turunkan nanti pada peta jalan. Revitalisasi naskah manuskrip kuno tadi ada khususnya, misalnya mengembalikan naskah yang ada di luar negeri, tentang naskah kuno," jelasnya.

Baca juga: Pemda DIY Sudah Siapkan Pengganti Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo

Ia menyebutkan, jika desain nasional dituangkan ke dalam RPJMN, nantinya pemerintah dan masyarakat bisa berkolaborasi, agar upaya pengembalian naskah-naskah kuno dapat terealisasi lebih cepat.

Nantinya, ketika semuanya terealisasi, akan memberi multiplier effect, karena deretan manuskrip itu bisa terus dikaji melalui riset, dikembangkan jadi buku-buku dan konten penguatan karakter di sekolah-sekolah berbasis budaya.

"Di sana kan banyak juga pengetahuan yang bisa implementatif kita terapkan, misalnya pengobatan, itu bisa dikembangkan, serta dikolaborasikan dengan kedokteran modern seperti di Tiongkok," urainya.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintahan ke depan bisa turut mendorong upaya-upaya tersebut masuk ke dalam RPJMN, mengingat kondisi sekarang berada di masa transisi. 

Menurutnya, dibutuhkan sebuah kesepahaman dengan Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), untuk memasukkannya menjadi prioritas pembangunan.

"Kami dengan BRIN tinggal mengkolaborasikan saja, soal bagaimana diplomasi, kalau ini sudah menjadi prioritas pembangunan nasional dan bapak presiden nanti sudah mengetahui, itu lebih gampang diplomasinya," cetusnya.

Ananta Hari Noorsasetya dari Yayasan Vasatii Socaning Lokka, sekaligus Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II, menambahkan, jika upaya tersebut bisa berjalan baik, maka Kraton Yogya lah yang paling berhak menerima pengembalian manuskrip.

Namun, pemerintah bisa membantu terkait langkah-langkah penyimpanan, dengan memfasilitasi tempat yang memadahi, supaya kelestarian naskah-naskah kuno itu tetap terjaga setelah kembali ke pangkuan pemiliknya.

"Keraton sebagai penerima, tapi penyimpanannya sebaiknya negara berperan besar, dengan diserahkan kepada Perpusnas, karena punya tempat memadai, dengan infrastruktur yang juga sangat bagus, disertai tata cara penyimpanannya," jelasnya. (aka)