Pemkab Klaten Dapat Bantuan dari BNPB untuk Tangani Bencana Alam

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mendapatkan bantuan untuk menangani situasi gawat darurat kekeringan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia. 

Bantuan berupa uang siap pakai dan peralatan antisipasi situasi kegawatdaruratan itu diserahkan secara simbolis oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, di Pendopo Pemkab Klaten pada Jumat (28/6/2024). 

Adapun, bantuan yang diserahkan antara lain uang senilai Rp150 juta, 300 paket sembako, lima unit gergaji mesin, dua tenda pengungsi, dan 10 ribu lembar masker. 

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan BNPB kepada daerah yang sudah menetapkan status siaga kekeringan.

Pada kesempatan yang sama, pihaknya juga memberikan sosialisasi terkait penangganan, simulasi, rambu-rambu early warning atau deteksi dini bencana yang diikuti ratusan relawan dan kepala desa.

Tujuannya agar masyarakat bisa melakukan evakuasi mandiri ketika terjadi bencana. 

"Kami juga akan berkomunikasi dengan unit layanan disabilitas penanggulangan bencana (ULD PB) untuk memberi penguatan terhadap mereka," katanya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jajang Prihono mengungkapkan bahwa Kabupaten Klaten berada di wilayah hulu dari sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Bengawan Solo.

Sehingga, sebagian wilayahnya rawan banjir, kekeringan, dan sebagian lain rawan terdampak erupsi Gunung Merapi. 

Baca juga: Larangan Study Tour Belum Berdampak Signifikan Terhadap Kunjungan Wisata ke DIY

Jajang menyebut, Pemkab Klaten telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana.

Satu di antaranya adalah membentuk kecamatan tangguh bencana, di mana 26 kecamatan se-Kabupaten Klaten telah mendeklarasikan diri secara serentak pada 5 Maret 2024. 

"Di Kabupaten Klaten juga sudah terbentuk 160 desa tanggap bencana (Destana) yang mana tiap desa ada 15 orang relawan. Ke depan kami terus dorong agar 401 desa/kelurahan di Kabupaten Klaten bisa menjadi Destana," paparnya. 

Lebih lanjut, Jajang menjelaskan bahwa Bupati Klaten telah menetapkan status siaga darurat kekeringan lewat SK Bupati sekitar 30 Mei 2024 lalu.

Dikatakan ada dua hal yang menjadi siaga kekeringan yakni berkaitan dengan kebutuhan air bersih atau air konsumsi dan kebutuhan air pertanian. 

"Sudah ada mapping-nya dan kami sudah melakukan beberapa hal termasuk dropping air bersih. Untuk kebutuhan air pertanian, kemarin kami menerima kunjungan dari Presiden dalam rangka memastikan gerakan pompanisasi," jelas dia.