Bupati Sri Mulyani Sambangi Warga di Desa Ngalas Klaten, Ini Keluhan Warga

Laporan Reporter Tribun Jogja, Dewi Rukmini

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelar kegiatan Sambang Warga di Desa Ngalas, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (27/6/2024). 

Pada kegiatan Sambang Warga tersebut, Bupati Klaten, Sri Mulyani, mendapatkan sejumlah keluhan dan aspirasi dari warga yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa Ngalas, Edi Riyanto. 

Di antaranya ada aspirasi terkait rencana pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) untuk menyikapi permasalahan sampah yang ada di lingkungan masyarakat Desa Ngalas.

Masyarakat Desa Ngalas meminta Pemkab Klaten untuk membantu pembangunan TPS 3R.  

"Jadi sementara ini kami sudah mendapat alokasi dari bantuan provinsi senilai Rp100 juta pada tahun ini. Pembuatannya mungkin baru pondasinya," kata Edi di sela kegiatan Sambang Warga di Rest Area Ngalas Mulyo, Kamis (27/6/2024). 

Selanjutnya, Edi menyampaikan keluhan terkait pelayanan air PDAM Tirta Merapi.

Baca juga: Bupati Klaten Sri Mulyani Resmikan Rest Area Ngalas Mulyo dan Waterpark Tirto Ngalas

Edi meminta PDAM Tirta Merapi agar bisa meningkatkan pelayanan air di Desa Ngalas.

Sebab, ada dua blok wilayah RW di Desa Ngalas yang aliran air dari PDAM baru keluar pada pukul 24.00 -04.00 WIB.

Padahal di tempat itu ada sebnayak 50 pelaggan yang menggunakan air dari PDAM Tirta Merapi.

"Itu sudah terjadi selama 1,5 tahun. Untuk keperluan sehari-hari, warga harua menunggu jam 12 malam, kalau tabungnya penuh baru bisa tidur," ujarnya. 

Apalagi, lanjutnya, kalau ada acara hajatan. Maka warga di tempat itu hatus menyediakan sekitar 22 drum bak penampungan air untuk persiapan hajatan.

"Mohon debit airnya ditingkatkan. Mungkin karena ada perluasan jatingan ke arah selatan, sehingga debit airnya kok menjadi drop (turun)," katanya.

Pada kesempatan itu, Edi juga menyampaikan persoalan yang baru-baru ini muncul di Desa Ngalas. Yakni terkait permasalahan penggunaan zona kawasan pertanian lestari yang tiba-tiba ditimbun dan didirikan bangunan untuk gudang rongsok. 

"Tempatnya strategis masuk kampung dan di depan rumah saya seolah tidak menganggap aturan. (Yang mendirikan) orang-orang Desa Ngalas sendiri, entah dia punya bakingan atau apa yang bisa mengandalkan itu. Tapi saya tetap mengejar ke yang punya kewenangan (terkait tata ruang) yakni PUPR. Makanya saya bilang langsung di depan Bupati," paparnya.

Pihaknya menyebut sudah berkirim surat terkait hal itu kepada PUPR dan yang bersangkutan sudah mendapat teguran satu kali.

Namun, karena aktivitas tersebut masih berlangsung hingga kini. Dia pun kembali berkirim surat supaya ada penindakan lebih tegas. 

Selain itu, pihaknya juga berharap Pemkab Klaten bisa membantu pembangunan gedung kesenian dan olahraga yang akan digunakan sebagai sarana kegiatan seni budaya dan olahraga bagi masyarakat Desa Ngalas. 

"Terus tadi ada pesan dari masyarakat bahwa kawasan rest area bersebelahan dengan RSUD Bagas Waras, yang hanya dipisahkan oleh sungai. Di mana saat ini sedang ada pembangunan perluasan gedung di RSUD Bagas Waras. Di situ ada petilasan jembatan yang mungkin dibangun pada zaman Belanda tapi sekarang sudah putus," ucapnya.

"Nah, sekiranya nanti Pemkab Klaten bisa menghidupkan kembali jembatan kretek gantung itu untuk akses ke RSUD agar lebih singkat. Dan meningkatkan kegiatan ekonomi di Desa Ngalas," terangnya.

Lebih lanjut, Edi Riyanto menyebutkan cita-cita pemerintah Desa dan masyarakat Desa Ngalas adalah menyelesaikan pembangunan rest area dan waterpark untuk mendongkrak pendapatan asli desa (PAD) menuju desa mandiri. 

"Karena itu kami mengajukan permohonan bantuan untuk pembuatan gapura keluar-masuk rest area dan pagar, karena saat ini masih pagar bambu. Kurang lebih nilai yang kami ajukan Rp150 juta," tuturnya. 

Mengenai sejumlah usulan dan keluhan tersebut, Bupati Sri Mulyani menyebut organisasi perangkat desa (OPD) terkait akan mencatat dan mengecek di lapangan.

Menurutnya, kegiatan Sambang Warga itu memang dilaksanakan agar warga bisa menyampaikan unek-unek (keluhan).

"Jadi kami hadir di sini tidak hanya formalitas tapi juga mendengarkan aspirasi dan keluhan warga. Selain itu juga memberikan bantuan solusi dari permasalahan di wilayah yang kami kunjungi," katanya.

"Untuk pembangunan gapura dan pagar di rest area yang diminta bantuan Rp150 juta, nanti akan OPD lihat teknis kebutuhannya berapa. Karena rest area ini tempatnya cukup strategis sehingga memang harus dipersiapkan dengan baik. Sesuai dengan kondisi, mungkin akan masuk di APBD murni 2025. Tapi Insya Allah akan saya perhatikan karena di sini sudah dibangun," ujar dia. 

Sedangkan untuk permintaan lainnya, Sri Mulyani meminta OPD terkait untuk mengecek langsung di lapangan. (*)