Berita Jogja Hari Ini

Pakar UGM Sebut Pemerintah Perlu Bangun Kesadaran Kolektif Warga, Kelola Sampah Sendiri

Permasalahan atas pengelolaan sampah menjadi pembahasan utama di kalangan masyarakat DIY pasca ditutupnya pelayanan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (

Tayang:
Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
Tribunjogja/ Christi Mahatma Wardhani
Tumpukan sampah di pinggir Jalan Magelang beberapa waktu lalu. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Permasalahan atas pengelolaan sampah menjadi pembahasan utama di kalangan masyarakat DIY pasca ditutupnya pelayanan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.

Timbunan sampah muncul di mana-mana karena tidak bisa langsung segera ditangani.

Dalam kurun waktu Januari 2023 hingga April 2024, rata-rata timbunan sampah yang muncul di Yogyakarta mencapai 1.300 ton/hari dengan kapasitas pengelolaan sampah hanya sampai 988 ton/hari, di mana hanya 150 ton sampah yang dapat diolah perharinya.

Situasi ini, apabila diabaikan, dampak yang muncul akibat produksi sampah yang terus meningkat akan jauh lebih besar dari apa yang dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta saat ini.

Baca juga: ASITA DIY Terima Keluhan Soal Sampah dari Wisatawan Mancanegara

Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ir. Ali Awaludin, S.T., M.Eng., Ph.D., IPU, ACPE., mengatakan ada banyak hal yang perlu dilakukan dalam mengatasi keadaan darurat sampah yang terjadi di Yogyakarta.

Dimulai dari evaluasi kapasitas operasional seluruh fasilitas pengolahan sampah, membuat skala prioritas perbaikan  atau penambahan alat dan sumber daya dengan koordinasi antarpemerintah daerah di lingkungan DI Yogyakarta, hingga pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan sampah dan skema kebermanfaatan masyarakat sekitar wilayah pengolahan sampah.

“Upaya ini perlu dilakukan secara kolektif dengan mendorong partisipasi masyarakat yang dimulai dari tingkat desa hingga provinsi,” kata Ali Awaludin kepada wartawan, Selasa (11/6/2024).

Menurutnya, banyaknya jumlah perguruan tinggi di Yogyakarta juga dapat diajak bekerja sama untuk dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakter masyarakat di Yogyakarta.

Hal ini perlu dilakukan agar gerakan pengelolaan sampah yang muncul adalah gerakan yang sadar dan dapat menjadi kebiasan sehari-hari dalam pengelolaan sampah di Yogyakarta.

Di sisi lain, proses pengelolaan sampah di Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya, masih menggunakan metode open dumping dan landfill.

Dengan kondisi yang seperti ini volume sampah akhirnya melebihi kapasitas pengelolaan.

Namun, manajemen pengelolaan sampah yang benar belum terwujud dikarenakan masih mengandalkan metode open dumping dan landfill. 

“Tidak adanya tindak lanjut program pengelolaan sampah yang benar, situasi darurat sampah menjadi masalah menahun di Yogyakarta hingga saat ini. Mudah sekali menjumpai timbunan sampah di setiap sudut Yogyakarta,” ujarnya.

Menurutnya, manajemen pengelolaan sampah di Yogyakarta mengandalkan pola pembukaan TPA/TPS baru yang sejatinya tidak menyelesaikan permasalahan sampah yang ada.

Sumber: Tribun Jogja
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved