Respon Teror Balon Sampah Korea Utara, Presiden Korsel Resmi Tangguhkan Perjanjian Militer

TRIBUNJOGJA.COM, SEOUL - Situasi di Semenanjung Korea kembali memanas pascateror balon sampah dari Korea Utara ke wilayah Korea Selatan dalam beberapa hari terakhir.

Balon-balon sampah itu diterbangkan dari wilayah Korea Utara dan turun di wilayah Korea Selatan.

Sampah-sampah yang dibawa balon Korea Utara itu akhirnya berserakan di wilayah Korea Selatan.

Pascateror balon sampah itu, Pemerintah Korea Selatan akhirnya mengambil sikap tegas dengan menangguhkan seluruh perjanjian militernya dengan Korea Utara.

Pengumuman penangguhan perjanjian militer itu disampaikan langsung oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (4/6/2024).

Sebelumnya, Korea Utara dan Korea Selatan sepakat menandatangani perjanjian militer pada 2018 silam.

Perjanjian militer itu diteken sebagai upaya kedua negara untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Semenajung Korea.

Korea Selatan sebenarnya telah menangguhkan sebagian perjanjian militer tersebut pada tahun lalu setelah Korea Utara menempatkan sebuah satelit mata-mata ke orbit.

Namun, para pejabat keamanan Korea Selatan telah berkomentar, menghormati beberapa bagian dari kesepakatan itu menghambat kemampuan mereka untuk bertahan melawan provokasi Korea Utara.

Baca juga: Propaganda Korea Utara Lewat Balon Udara Berisi Sampah, Diterbangkan ke Wilayah Korsel

Itu termasuk teror 1.000 balon dari Korea Utara yang membawa sampah seperti puntung rokok dan pupuk kandang pada pekan lalu.

"Presiden Yoon baru saja menyetujui ‘proposal Penangguhan Perjanjian Militer 19 September (2018) yang telah ditandatangani oleh kabinet," ungkap Kantor Kepresidenan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Kompas.com yang melansir pemberitaan AFP.

Dengan ditangguhkannya perjanjian militer itu, saat ini Korea Selatan bisa melanjutkan latihan tembak langsung dan memulai kembali kampanye propaganda dengan pengeras suara di sepanjang perbatasan dengan Korea Utara.

Korea Selatan telah menggunakan kampanye dengan pengeras suara sebagai tindakan balasan atas apa yang dianggap sebagai provokasi Korea Utara yang serius.

Kampanye dengan pengeras suara itu dianggap sebagai taktik perang psikologis yang berasal dari Perang Korea 1950-1953.

Sebagai contoh, kampanye ini terakhir kali dilakukan pada 2016, setelah Pyongyang melakukan uji coba nuklir keempatnya, hingga menghentikannya beberapa hari sebelum KTT antar-Korea tahun 2018 yang bersejarah, di mana kesepakatan militer untuk mengurangi ketegangan ditandatangani.

Kampanye dengan pengeras suara tersebut melibatkan Korea Selatan yang menggunakan megafon besar untuk menyiarkan segala sesuatu mulai dari K-pop hingga propaganda anti-rezim ke daerah-daerah yang dekat dengan zona demiliterisasi yang memisahkan kedua negara, yang secara teknis masih dalam keadaan perang.

Siaran tersebut membuat marah Pyongyang, yang sebelumnya telah mengancam akan melakukan serangan artileri terhadap unit-unit pengeras suara tersebut kecuali jika dimatikan.

Pyongyang mengatakan bahwa balon sampah tersebut merupakan pembalasan atas misi serupa yang dikirim ke arah utara oleh para aktivis Korea Selatan.

Sebuah kelompok anti-Pyongyang di Korea Selatan pada Senin (3/6/2024) mengaku, telah mengirim sekitar 2.000 USB flash drive yang berisi lagu-lagu dari penyanyi mega trot Korea Selatan, Lim Young-woong, serta musik K-pop dan serial K-drama, melalui balon ke Korea Utara pada 10 Mei.

Korea Utara sangat sensitif terhadap akses masyarakatnya terhadap budaya populer Korea Selatan yang sedang berkembang.

Menurut sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pyongyang memberlakukan undang-undang pada 2020 yang memungkinkan mereka untuk menghukum siapa pun yang memiliki atau mendistribusikan konten media dalam jumlah besar dari Korea Selatan dengan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Seoul juga mengatakan bahwa Pyongyang berusaha mengacaukan sinyal GPS selama beberapa hari minggu lalu.(*)