Mulai 1 Juni 2024, Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina mengumumkan mulai 1 Juni 2024 pembelian LPG 3 kilogram (kg) wajib menggunakan KTP.

Hal ini dilakukan agar penyaluran LPG bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran.

"Per tanggal 1 Juni pada saat akan melakukan pembelian LPG kg akan dipersyaratkan menggunakan KTP. Sehingga menuju ke sana seluruh agen dan pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan dalam aplikasi yang disebut merchant application atau MAP,” kata Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (2/8).

Riva mengatakan per April 2024, sebanyak 41,8 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah mendaftar subsidi tepat LPG, di mana mayoritas atau 35,9 juta NIK setara 86 persen adalah sektor rumah tangga.

Kemudian disusul usaha mikro (5,8 juta NIK), petani sasaran (12,8 ribu NIK), dan nelayan sasaran (29,6 ribu NIK), dan pengecer (70,3 ribu NIK).

Pendataan NIK itu dilakukan di titik pangkalan dan dicatat dalam aplikasi atau sistem yang dikenal sebagai Merchant Application atau MAP.

”Seluruh agen dan pangkalan itu di titik pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen yang melakukan pembelian dan mencatatkan dalam aplikasi,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa dengan pendaftaran subsidi LPG tepat, profil dari pembeli dapat dilihat termasuk berapa jumlah LPG yang mereka beli dalam sebulan.

Secara rata-rata, pembeli katanya membeli 1 sampai 5 tabung LPG 3 kg per bulan.

"Namun ada yang lebih dari 5 tabung untuk sektor yang mendaftarkan dirinya sebagai pengecer," katanya.

Dari total 253.365 pangkalan, sebanyak 247.805 pangkalan telah mencatat transaksi minimal satu kali, atau setara dengan 98,8 persen.

Update data ini mencakup periode hingga 30 April 2024 dan masih dalam proses penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya.

Dari 100 persen transaksi yang dicatat di pangkalan, sekitar 88 persen sudah selesai mencatat setiap transaksinya di pangkalan-pangkalan yang mereka miliki atau kelola.

“Update data ini adalah update data per 30 April 2024 dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya,” ujar Riva.

Di sisi lain hingga April 2024, penyaluran LPG 3 kg bersubsidi sudah melebihi 1,8 persen di atas kuota yang ditetapkan.

Ini imbas dari peningkatan konsumsi masyarakat. Riva menyebutkan realisasi penyaluran LPG 3 kg hingga April 2024 sebesar 2,69 juta metrik ton.

"Peningkatan konsumsi masyarakat terkait dengan adanya beberapa event dan kegiatan, baik dari Ramadan, Idul Fitri dan beberapa kegiatan seperti Pemilu dan hari-hari besar, maka hingga April 2024 secara pencapaian kuota itu ada di atas sebesar 1,8 persen," jelasnya.

Pertamina Patra Niaga sudah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 22.087 metrik ton atau setara dengan 7,36 juta tabung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mempersiapkan momentum Idul Fitri 1445 H/2024.

Riva melanjutkan, Pertamina menetapkan prognosa penyaluran LPG 3 kg sebesar 8,38 juta metrik ton di tahun 2024, alias 4,4 persen lebih tinggi dari kuota yang telah ditetapkan sebesar 8,03 juta metrik ton.

Prognosa tersebut, kata Riva, sudah dengan mempertimbangkan penyaluran harian hingga April 2024 dan upaya pendaftaran KTP untuk mengendalikan konsumsi LPG 3 kg.

"Akan terus dilakukan upaya pencatatan dan pemberlakuan profiling terhadap konsumen yang melakukan pembelian LPG 3 kg, aktivitas pencatatan yang kami lakukan terkait subsidi tepat LPG," tuturnya.

Riva menambahkan, Pertamina juga sudah menetapkan proyeksi penyaluran LPG 3 kg di tahun 2025, dengan asumsi belum adanya konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia bagian timur.

"Penyaluran LPG 3 kg di tahun 2025 diproyeksikan sebesar 8,46 juta metrik ton, yaitu besarnya lebih kurang 1,0 persen dibandingkan prognosa kami sampaikan di 2024 atau lebih kurang 5 persen di atas kuota yang disetujui dan masuk dalam APBN di 2024," ujarnya..

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pembatasan beli LPG subsidi 3 kg menggunakan KTP atau kartu keluarga (KK) harus dilakukan.

Apalagi, saat ini penyaluran gas melon tersebut kian tak tepat sasaran. Arifin mengatakan pelaksanaan beli LPG 3 kg menggunakan KTP kemungkinan bakal berjalan efektif mulai Juni 2024. Adapun saat ini pemerintah masih melaksanakan pencatatan pembeli.

Pemerintah sendiri memang tengah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg menggunakan KTP. Dengan begitu, kelak hanya orang yang terdata saja bisa membeli LPG 3 kg. (tribun network/ism/dhi/dod)