MOMEN Dubes Israel Ngamuk soal Palestina Jadi Anggota, Hancurkan Kertas Piagam PBB di Mesin Mini

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul tujuh bulan setelah perang antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza di bulan Oktober 2023, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh PBB dianggap ilegal.

Baca juga: Pakar HI UII Sebut Hak Veto di PBB Bikin Upaya Deeskalasi Konflik di Palestina Tidak Efektif

Pengamat Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, sebelum pengambilan suara, sempat menceritakan dampak buruk perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Lebih dari 35.000 warga Palestina tewas, 80.000 lainnya terluka, dan lebih dari dua juta orang mengungsi.

“Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan arti kehilangan dan trauma tersebut bagi warga Palestina, keluarga mereka, komunitas mereka, dan bagi bangsa kita secara keseluruhan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa warga Palestina di Gaza telah terdesak ke pinggiran Jalur Gaza, ke ambang kehidupan dengan bom dan peluru yang menghantui mereka.

Mansour menyoroti bahwa meskipun terjadi serangan dan kehancuran, bendera Palestina berkibar tinggi dan bangga di Palestina dan di seluruh dunia.

Menurutnya, itu menjadi simbol yang dikibarkan oleh semua orang yang percaya pada kebebasan dan pemerintahan yang adil.

Tiongkok dan Rusia Dukung

Duta Besar, Fu Cong dari Tiongkok mengatakan bahwa Palestina harus mempunyai status yang sama dengan Israel dan rakyat Palestina harus menikmati hak yang sama dengan rakyat Israel.

“Merupakan tanggung jawab bersama komunitas internasional untuk mendukung dan memajukan proses kemerdekaan Palestina, serta memberikan dukungan kuat bagi penerapan solusi dua negara dan perdamaian abadi di Timur Tengah,” ujarnya.

Dia mencatat bahwa dalam masalah Palestina-Israel, Amerika Serikat berulang kali menggunakan hak vetonya dalam upaya yang tidak dapat dibenarkan untuk menghalangi upaya komunitas internasional untuk memperbaiki ketidakadilan historis yang telah lama terjadi di Palestina.

“Itu tidak sepadan dengan peran negara besar yang bertanggung jawab,” ujarnya.

“Tiongkok menyambut baik resolusi bersejarah ini, yang mencerminkan keinginan komunitas internasional,” kata Duta Besar Fu.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )