CEK Kuota CPNS dan PPPK 2024 di Sleman, Bantul dan Gunungkidul, Ini Rinciannya

"Kami masih menunggu BKN dan KemenPAN infonya (dimulai) pertengahan tahun," kata Budi.

2. Bantul

CPNS: 114 kuota
PPPK: 686 kuota

Pemkab Bantul membuka formasi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2024 sejumlah 800 orang.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, berujar, jumlah tersebut terdiri atas 114 CPNS dengan rincian 10 tenaga kesehatan dan 104 tenaga teknis; lalu 686 orang PPPK dengan rincian 224 tenaga guru, 150 tenaga kesehatan (nakes), dan 312 tenaga teknis.

"Kalau dilihat secara total, memang jumlah tenaga teknis yang dibutuhkan banyak, karena OPD (organisasi perangkat daerah) yang mengampuni teknis itu lebih banyak. Kalau guru kan hanya di Dinas Pendidikan dan (tenaga teknis) kesehatan ya hanya di Dinas Kesehatan," jelas Halim kepada awak media di kantor dinasnya, Selasa (2/4/2024).

Masing-masing pengampu di tenaga pendidikan dan kesehatan memiliki kualifikasi atau latar belakang pendidikan tersendiri. Misalnya, untuk tenaga pendidikan, harus sarjana pendidikan.

Lalu, tenaga kesehatan harus memiliki latar belakang pendidikan sesuai spesifikasinya, baik itu perawat, dokter maupun tenaga kesehatan yang lain.

Sedangkan, untuk teknis bisa menjurus ke semua OPD dengan kualifikasi maupun latar belakang pendidikan yang lebih bervariasi. Mulai dari sarjana hukum, teknis, ekonomi, akuntansi dan lain sebagainya.

"Jadi, ya wajar kalau tenaga teknis itu banyak, karena OPD-nya banyak. Sementara nakes ya hanya di Dinas Kesehatan," tutur Halim.

Baca juga: Pemkab Bantul Segera Buka Lowongan CPNS dan PPPK 2024, Formasi Tenaga Teknis Paling Banyak Dicari

Kendati begitu, Halim menilai bahwa jumlah keseluruhan formasi yang akan dibuka pada seleksi CPNS dan PPPK mendatang masih belum mencukupi kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Bantul.

"Kalau secara total memang masih kurang. Karena, untuk urusan otonomi dan jumlah penduduk itu jumlahnya berbeda. Dan, berdasarkan analisis jabatan, itu setidaknya membutuhkan 9.000 orang, sementara yang tersedia itu baru 7.800-an," urainya.

Pemerintah Pusat, kata Halim, sudah memberikan kuota untuk Kabupaten Bantul sejumlah 800 orang.

Jumlah tersebut diharapkan bisa memenuhi urusan otonomi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul.

"Kuota ASN berupa CPNS ataupun PPPK itu kan memang dirancang terus menurun. Yang tetap atau mungkin mengalami pertumbuhan positif se-Indonesia itu kan nakes dan guru, lalu yang negatif itu teknis. Itu terjadi karena mungkin penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik itu harus bertransformasi digital," papar dia.