UMKM DIY Didorong Melek Digital agar Bisa Tembus Pasar Ekspor

TRIBUNJOGJA.COM - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIY terus mendorong agar Usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) di DIY supaya menguasai teknologi digital guna memperluas jangkauan pasar bahkan menembus pasar ekspor.

Kepala Dinkop UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang pertama kali melanda Indonesia pada Maret 2020 lalu menjadi titik balik bagi pelaku UMKM , sekaligus mendorong terjadinya percepatan dalam pemanfaatan teknologi.

"Negatifnya memang cukup banyak, tapi positifnya pun ada. Dari yang semula ada kegamangan, ternyata para pelaku UMKM bisa bertransformasi ke digital. Pandemi Covid-19 jadi titik tolak, pelaku UMKM yang sebelumnya mengeluhkan bagaimana mereka berjualan di tengah pengetatan kebijakan saat Covid-19, di sisi lain Dinkop UKM DIY terus mendorong mereka untuk tetap berkarya, tetap berusaha, berbisnis dengan online," terang Siwi dalam Rembug SiBakul yang mengusung tema "UMKM Memperluas Jangkauan Pasar, Strategi Pemasaran dan Distribusi, Mungkinkah Ekspor?" di Studio 52 Tribun Jogja, Selasa (19/3/2024).

Siwi tak memungkiri bahwa berbisnis melalui online ada konsekuensinya, di antaranya biaya ongkos kirim (ongkir).

Sebab itu, Pemda DIY melalui Dinkop UKM mengeluarkan kebijakan menanggung biaya ongkir.

"Maka bila bicara bagaimana upaya memperluas jangkauan pasar bahkan ekspor, pertama yakni soal skill SDM yang dipengaruhi faktor usia maupun faktor pendidikan. Ini menjadi materi untuk menentukan sebuah kebijakan. Selanjutnya, dari sisi produk atau produktivitas yang harus ditingkatkan. Produktivitas UMKM masih rendah, ternyata masih ada catatan-catatan terkait dengan kontinuitas, misal produk sekarang bagus tapi ketika dipesan (kualitasnya) berubah, mungkin dari rasa, packagingnya tidak standar. Sehingga ini jadi catatan kami dalam melakukan edukasi," terang Siwi.

Tak kalah penting, lanjut Siwi yakni soal kelembagaan.

"Kami dorong kelembagaannya harus kuat. Salah satu syaratnya harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB), maka ini juga menjadi peran kami untuk memformalkan yang belum formal," terangnya.

Sekadar informasi, NIB adalah nomor identitas yang digunakan sebagai identitas pelaku usaha.

Sebelum menjalankan bisnisnya, para pelaku usaha atau pemilik UMKM sebaiknya mengurus NIB yang diterbitkan oleh lembaga Kementerian Investasi/BKPM terlebih dahulu.

"Selanjutnya yakni dari sisi manajemen atau pembiayaan. Biasanya UMKM kalau ditanya apa yang kurang yakni modal, tapi nggak tahu modalnya untuk apa. Artinya ini soal mindset, sehingga kami juga memberikan pendampingan. Tidak semua demikian, sebab ada pula yang sudah settle," terangnya.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta dan Baznas Kucurkan Bantuan Usaha Puluhan Juta Rupiah untuk UMKM

"Terkait dengan strategi pemasaran, apakah mungkin ekspor? Mungkin sekali, tinggal bagaimana kesiapan SDM-nya, produksinya, kelembagaannya, tata kelola manajemen keuangannya, ini harus kami fasilitasi bersama dengan lembaga-lembaga lain yang juga dimudahkan dengan pemanfaatan teknologi informasi," imbuhnya.

Lebih lanjut Siwi menjelaskan, keragaan dari postur UMKM di DIY yang sudah bergabung ke Sibakul Jogja atau akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (SiBakul Jogja) berjumlah sekira 342 ribu.

"Kami mengajak para pelaku UMKM terus bergerak dan kami banyak fasilitas, termasuk fasilitas pengiriman tidak hanya di Indonesia tapi juga pengiriman ekspor. Bukan ekspor partai besar tapi memasarkan produknya misal sampelnya. Setelah sampel dikirim, mungkin ordernya, Ini kan dampaknya," kata Siwi.

"Fasilitas dari pemerintah ada 3 hal yang kami tekankan, bagaimana regulasi yang berpihak pada pelaku UMKM, afirmasi kepada para pelaku UMKM dan yang paling penting adalah kami mengajak semuanya masyarakat terutama para pelaku UMKM untuk partisipasinya karena program apapun tanpa ada partisipasi dan komitmen dari masyarakat nggak ada artinya," imbuhnya.