Polemik Tarif Taksi Online di Daerah, Pengamat UGM: Pentingnya Sentralisasi Regulasi Pusat

TRIBUNJOGJA.COM - Tribunners, apakah Anda menyadari jika tarif taksi online bisa berbeda satu sama lain?

Biasanya, jika kita membutuhkan jasa transportasi dari taksi online, pasti kita akan membuka beberapa platform untuk membandingkan mana yang paling murah, bukan?

Jadi, apa yang membuat tarif taksi online bisa berbeda satu sama lain?

Biasanya, karena masih ada promo yang masih ditebar oleh pihak platform. Meski sebenarnya, setiap platform ojek online sudah menerapkan harga yang sudah diterapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Sedangkan, tarif taksi online kini diatur oleh masing-masing pemerintah daerah atau pemda.

Promo yang dipakai juga tidak terlalu besar, mungkin pengurangannya hanya Rp6-7 ribu saja.

Menggunakan taksi online masih menjadi solusi untuk berpergian ketika tidak ada kendaraan pribadi.

Taksi online kerap dipilih bagi yang berpergian dengan jumlah orang yang banyak.

Selain itu, menggunakan taksi online juga dianggap praktis karena bisa menjemput langsung dari titik keberangkatan awal seperti dari rumah misalnya.

Sehingga pelanggan hanya perlu memesan online dan menunggu dengan santai hingga taksi tiba.

Akan tetapi, tarif taksi online yang penetapannya diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) sejak 2018 dinilai belum mampu memfasilitasi keinginan seluruh stakeholder di industri ini, termasuk para pengemudi taksi online.

Sebagaimana terlihat dari maraknya aksi demonstrasi  driver taksi online terkait tarif di daerah-daerah, seperti yang terjadi belum lama ini di Karawang, Yogyakarta, Samarinda dan lainnya.

Baca juga: Begini Kata Pakar UGM Soal NPL Pinjol yang Lebih Rendah dari Perbankan di DIY

Itu berujung pada gangguan stabilitas keamanan dan operasional sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan transportasi ketika dibutuhkan.

Peneliti ekonomi digital Universitas Gadjah Mada (UGM), Suci Lestari Yuana mengatakan penyerahan penetapan tarif kepada pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kementerian Perhubungan No 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus memang belum berjalan maksimal.

Mulai penetapan tarif batas bawah dan atas, pelaksanaannya oleh aplikator, maupun sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap penetapan tarif tersebut.

“Oleh karena itu, kebijakan ini kan sudah berjalan beberapa tahun, sudah waktunya melakukan kaji ulang. Ada banyak miskomunikasi, perlu ada koordinasi antara daerah pusat dan harus ada tanggung jawab kolektif dari seluruh pihak terkait,” ujarnya, Sabtu (24/2/2024).

Ia menilai, jika memang pemerintah daerah tidak mampu untuk memfasilitasi pengaturan transportasi online di level provinsi sebaiknya penetapan tarif kembali disentralisasi ke pusat.

Dengan begitu, lanjut Suci, momen  ini sekaligus dapat dijadikan evaluasi menyeluruh. Termasuk kekurangan-kekurangan yang ada dalam PM No 118.

Suci juga menyarankan agar pemerintah menentukan siapa yang akan menjadi lembaga atau institusi penegak aturan industri transportasi online ini.

“Karena saat ini ada kekosongan, dan ketidakjelasan siapa yang harus menindak. Jika terus dibiarkan akan berdampak pada persaingan tidak sehat. Ada aplikator yang ingin mengikuti aturan, namun yang lainnya tidak taat aturan, maka dia akan kalah bersaing. Ujung-ujungnya, driver atau mitra taksi online yang kesejahteraannya terancam,” tegasnya.

Kisruh pengaturan tarif di daerah bertentangan dengan semangat regulasi ini yang bertujuan untuk memberi keadilan dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Mulai dari para mitra pengemudi yang menggantungkan mata pencahariannya, aplikator yang menjalankan bisnis serta masyarakat yang membutuhkan akses transportasi yang cepat, aman dan terjangkau harganya.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )