Langkah Menkopolhukam Selesaikan Kasus BLBI Mendapat Dukungan

TRIBUNJOGJA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Hadi Tjahjanto memasukkan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk diselesaikan.

"Saya akan koordinasi segera, setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI," kata Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Langkah ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho.

Ia berharap Menkopolhukan bisa bekerja sungguh-sungguh menguraikan kasus tersebut, tidak sekadar lips service saja.

“Publik tentu menantikan keseriusan pemerintah dalam menyeret pelaku pengemplang BLI ke muka hukum atau setidaknya kerugian negara dapat ditebus,” pintanya dalam keterangan tertulis, Jumat 23 Februari 2024.

Hardjuno sendiri pernah menjabat Staf Ahli Utama Pansus BLBI DPD RI.

Ia berhapat Menkopolhukam berani menunjuk hidung siapa obligor BLBI yang menjadi targetnya. 

Jangan pula persoalan BLBI sekedar jualan politik. Ingat, masalah skandal BLBI sudah lama terjadi. Dan saya kira, rakyat akan menagih janji pak Menko ini,” jelasnya.

Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan lembaga terkait lain selama ini menangani kasus bantuan likuiditas yang digulirkan tahun 1998 tersebut melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas).

Hardjuno menilai, proses penegakan hukum terhadap skandal BLI ini masih menemui sejumlah faktor penghambat.

Hal yang paling mencolok adalah lemahnya political will dan political action dari pemimpin negara ini untuk menjadikan hukum sebagai panglima.

"Yang terpenting adalah tindakan konkret pemerintah dan aparat penegak hukum, dan bukan sekedar janji manis semata," katanya. (*/rls)