Soal Petisi UGM dan UII Kritik Jokowi, Sultan: Aspirasi, Demokratisasi

TRIBUNJOGJA.COM - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara terkait munculnya petisi dari sejumlah guru besar Universitas Gadjah Mada ( UGM ) dan Universitas Islam Indonesia ( UII ) Yogyakarta yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kendati enggan berkomentar banyak terkait petisi yang dilayangkan para akademisi tersebut, menurut Sultan itu merupakan wujud demokratisasi.

"Ya nggak apa-apa, itu urusan akademisi. Jangan tanya saya. Itu kan otonom, ya terserah saja, aspirasi kok, demokratisasi kok," terang Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (2/2/2024).

"Sekarang bagaimana pemerintah menanggapi saja. Seperti itu saja nggak usah takut," imbuh Sultan.

Sebelumnya diberitakan, sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur.

Petisi tersebut dibacakan oleh Profesor Koentjoro di Balairung UGM , Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Respon Presiden Jokowi Soal Petisi Sivitas Akademika UGM dan UII Soal Situasi Demokrasi di Indonesia

Mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini, dan dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

"Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada ( UGM )," ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika UII menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa, dan para alumni UII .

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Rektor UII Profesor Fathul Wahid.

Dia menyebut kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya. ( Tribunjogja.com )