Jelang Libur Panjang dan Pergantian Tahun, Pemkab Bantul Siapkan Berbagai Upaya

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tengah mempersiapkan berbagai upaya dalam menyambut kehadiran wisatawan saat libur panjang dan pergantian tahun 2023 ke 2024.

Bupati Bantul , Abdul Halim Muslih, mengatakan, persiapan itu akan diawali dengan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melalui rapat Forkopimda.

"Persiapan menyambut tahun baru itu kan kegiatan yang rutin dilakukan. Sehingga itu nanti otomatis saja, karena sudah menjadi agenda tahunan. Ya akan diawali dengan pertemuan Forkopimda," katanya kepada awak media, Selasa (5/12/2023).

Hal itu dilakukan mengingat pelaksanaan libur panjang dan pergantian tahun 2023 ke 2024 memiliki sangkut paut dengan beberapa aspek.

Terutama, dalam hal keamanan, ketertiban, kelancaran distribusi barang, makanan dan jasa.

Namun, biasanya, aspek distribusi terhadap barang, makanan dan jasa memiliki permintaan yang semakin tinggi sehingga berpotensi terjadi pergerakan inflasi.

Baca juga: Pemkab Bantul Gandeng Sejumlah Perguruan Tinggi Demi Peningkatan Quality Tourism

"Inflasi itu kan ada dua sebab. Ada cost push inflation, di mana kenaikan kenaikan biaya mendorong harga (sejumlah kebutuhan) naik. Yang satunya lagi demand pull inflation, di mana inflasi karena ditarik karena permintaan," urainya.

"Jadi, dua-duanya itu akan terjadi dan biasanya terjadi. Soal besarannya itu harus dikendalikan. Kalau terlalu tinggi, ya biasanya kami melakukan operasi pasar bekerjasama dengan Bulog. Harga minyak, harga beras harus dikendalikan. Jangan sampai melampaui batas daya beli masyarakat," imbuh dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul , Agus Sulistiyana, mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas.

"Kami selalu melakukan operasi pasar. Termasuk nanti kami laksanakan di eks pasar Imogiri pada 6 Desember 2023. Kemaren juga sudah kami lakukan di wilayah Dlingo," tuturnya.

Disampaikannya, operasi pasar itu digelar dengan skema pemberian subsidi ongkos kirim pada distributor.

Sehingga, harga sejumlah komoditas yang dijual kepada masyarakat lebih murah.

“Ada juga menggunakan skema beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pangan),” tutup Agus.( Tribunjogja.com )