Mantan Kasir BUKP Pandak Selewengkan Dana Rp3,4 M, Ini Keterangan Kejati DIY dan Penasihat Hukum

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mengamankan perempuan berinisial TM dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Pandak, Kabupaten Bantul.

TM merupakan pemegang kas atau kasir di BUKP Pandak sejak 2009 sampai 2019.

Selama periode tersebut, TM diduga melakukan tindak pidana korupsi dan diduga kabur saat dimintai pertanggungjawaban.

Hal ini disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Muhammad Anshar Wahyuddin, saat menggelar jumpa pers di Kantor Kejati DIY, Kamis (30/11/2023).

"Hari ini Kamis 30 November penyidik Kejati DIY telah menetapkan seorang tersangka inisial TM. Dia petugas kasir BUKP Pandak 2009 sampai 2019. Perlu diketahui tersangka telah masuk DPO karena selama beberapa bulan tidak kooperatif," katanya.

Terhitung mulai hari ini, Kamis (30/11/2023), hingga 19 Desember 2023, TM ditahan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

Terkait konstruksi perkara, dijelaskan Aspidsus, tersangka TM selama bertugas sebagai kasir melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

"Tersangka mengambil uang kas di Bank Bantul tanpa sepengetahuan kepala BUKP," jelasnya.

Hal kedua, penyalahgunaan pengelolaan dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan dan deposito berupa tabungan Simasa, yang tidak dicatat pada pembukuan BUKP dan penghimpunan Deposito yang juga tidak tercatat pada system pembukuan BUKP.

Penyalahgunaan pengelolaan kredit dimana tersangka tidak menyetorkan angsuran maupun pelunasan, mengambil jaminan kredit, ikut menggunakan uang pencairan kredit dan ikut memberikan kredit yang tidak tercatat pada system pembukuan BUKP (bank dalam bank).

"Dia juga tidak menyetorkan titipan angsuran kredit dari nasabah untuk BUKP Kecamatan Kasihan," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara total kerugian negara akibat perbuatan tersangka mencapai Rp3.400.487.838.

Rinciannya kerugian akibat kredit di Bank Bantul atas nama BUKP Kapanewok Pandak, kerugian penyalahgunaan kredit nasabah total 161 debitur, kerugian penyalahgunaan deposito nasabah total 37 nasabah, kerugian penyalahgunaan kredit nasabah total 35 nasabah.

"Selama DPO dia tinggal di Bekasi, hingga akhirnya menyerahkan diri ke Kejati DIY," ujarnya.

Tersangka dikenakan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Subsider pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Penasihat Hukum Tersangka TM, Adnan Pambudi, mengatakan terdapat beberapa kejanggalan atas penahanan yang dilakukan penyidik Kejati DIY terhadap tersangka TM.

Salah satunya audit kerugian negara yang ditetapkan oleh inspektorat dimana menurutnya ada penambahan nominal.

"Laporan yang kami terima, kerugian negaranya itu Rp3,1 miliar. Itu dari selama dia bekerja, setelah 2019 klien saya kabur. Tetapi anehnya ketika klien saya pergi ke Bekasi kerugian bertambah menjadi Rp3,4 miliar. Artinya ada sejumlah kejanggalan," jelasnya, seusai jumpa pers.

Adnan menilai harus ada penyidikan lebih lanjut adanya dugaan transaksi yang tidak diketahui selama tersangka TM kabur ke Bekasi.

Hal lainnya Adnan mengungkapkan lemahnya pengawasan BUKP di bawah pemerintah DIY.

"Jadi tidak ada rotasi jabatan, dan sejak awal masuk sampai 2019 klien saya sebagai pemegang kas. Juga anehnya semua karyawan itu boleh membawa nasabah. Artinya tidak ada tim marketingnya," terang Adnan.

Adnan menyampaikan kliennya koorperatif dan bersedia dijadikan saksi untuk membuka kasus ini dengan terang.

Dia berharap penyidik Kejati DIY turut memeriksa beberapa pihak yang diduga terlibat dalam dugaan penyalahgunaan keuangan di BUKP.

"Kami meminta penyidik Kejaksaan mengusut lebih jauh. Karena ada sejumlah kejanggalan," pungkasnya. (*)