Program Food Estate Dianggap Gagal, Pemerintah Perlu Contoh Lumbung Mataram Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Isu ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 menjadi perbincangan serius bagi kalangan akademisi.

Ancaman perubahan iklim yang dimungkinkan akan berdampak terhadap lumbung pangan menjadi ketakutan yang serius.

Sementara proyek food estate yang dimulai sejak Presiden Soeharto hingga berlanjut ke era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap gagal.

Di era Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pertahanan yang membuka lahan gambut untuk ditanami bahan makanan pun mendapat kecaman berbagai pihak.

"Food estate dianggap gagal. Sebenarnya ada banyak lahan terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian melalui prorgam tanah objek reforma agraria (Tora). Tentu harus melibatkan petani setempat. Bisa diteruskan tapi skalanya tidak rakrasa," kata Nazir Foead selaku Direktur Sustainitiate dalam Media Brifieng Seminar Menuju Indonesia Emas 2045, Jumat (24/11/2023).

Walaupun dalam skala besar membutuhkan kemitraan dari dunia usaha, tetapi menurut Nazir hal itu bisa dilakukan.

"Mereka (petani) hanya butuh dibantu izin tanah lewat program Tora, itu bisa nambah ketahanan pangan," ungkapnya.

Food estate skala lokal sebenarnya sudah dilakukan di DIY melalui program Lumbung Mataram.

Dimana pemerintah DIY memanfaatkan tanah berkarakter khusus untuk dikelola warga lokal.

Hal ini juga diakui oleh Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat UGM Rustamaji.

Rustam menggarisbawahi membangun food estate merupakan upaya memindahkan tanah terlantar untuk dikelola.

Yang menjadi masalahnya yakni SDM untuk mengolah tanah tersebut masih belum optimal.

"Biasanya SDM-nya belum siap. Tentu yang paling relevan dimulai skala lokal atau jika tidak dengan transmigrasi, tapi legalitas tanah jadi masalah kalau transmigrasi," ujarnya.

Ia pun menuturkan Lumbung Mataram bisa dijadikan contoh pemerintah untuk membangun food estate berskala lokal.

"Lumbung mataram hal baik karena berbasis lokal. Kemudian petani teredukasi dari turun temurun, secara legal dimungkinkan," jelaasnya.

Penyebab gagalnya food estate dijelaskan Rustam karena kurangnya analisis dalam memanfaatkan tanah. ( Tribunjogja.com )